Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi guru non ASN dan non sertifikasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Program ini akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran.
Pada rapat koordinasi di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2), Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menekankan pentingnya integrasi data dalam satu pintu.
“Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses pemadanan data guru membutuhkan komunikasi dua arah dengan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut mencakup berbagai informasi penting seperti nama, NIK, status sertifikasi, dan status kepegawaian.
“BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemadanan nama-nama calon penerima Bansos akan diperiksa kesesuaiannya dengan DTSEN. Hal ini memungkinkan pendeteksian data ganda yang dapat langsung diverifikasi melalui NIK tunggal di DTSEN.
“Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus,” katanya.
Amalia menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari sinergi antar kementerian untuk mendukung suksesnya program bantuan sosial yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kemensos akan menyalurkan bantuan sosial kepada guru-guru yang berada di bawah naungan Kementerian Dikdasmen dan Kemenag, sementara BPS berperan dalam membantu menyiapkan data yang diperlukan.
“BPS membantu menyiapkan datanya,” pungkas dia.
Melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, diharapkan penyaluran Bansos bagi guru non ASN dan non bersertifikasi dapat berjalan tepat sasaran dan menyentuh pihak-pihak yang membutuhkan. Kemensos, yang menggandeng BPS dalam penyediaan dan validasi data, optimis bahwa inisiatif ini akan meningkatkan kualitas pengelolaan data serta memberikan dampak positif dalam sektor pendidikan.
(rir)
