Kemlu Buka Suara Soal Efisiensi Anggaran Terhadap Pelindungan WNI

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara soal efisiensi anggaran terhadap kerja-kerja kementerian ini dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) menegaskan efisiensi anggaran bukan untuk mengurangi atau membatasi fungsi dan kerja Kemlu.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Dan kita di Kementerian Luar Negeri, kita melihatnya kesempatan untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagai pelaksanaan tugas termasuk dalam penanganan kasus-kasus melindungi WNI,” kata Tata saat konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Tata lalu menerangkan bukan berarti dengan adanya efisiensi anggaran, Kemlu tak akan berupaya melakukan pelindungan terhadap WNI di luar negeri.

Lebih lanjut, Wamen itu menerangkan anggaran disusun berdasarkan tren kasus. Jika ada suatu konflik di wilayah tertentu yang membutuhkan evakuasi besar maka akan mendapat perhatian Kemlu.

Di tahun-tahun sebelumnya, kata Tata, negara memberi anggaran khusus untuk menangani WNI di wilayah konflik.

Tata juga menyebutkan ada kasus besar terkait WNI di wilayah konflik yang harus segera ditangani Kemlu akan meminta anggaran tambahan.

“ini kita melihat bahwa kesempatan untuk melakukan efisensi untuk melihat kembali apa yang bisa kita lakukan, apa itu istilahnya, mengurangi lemak-lemak lah dalam pelaksanaan tugas,” imbuh dia.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pada September lalu, anggaran Kementerian Luar Negeri untuk tahun 2025 disepakati sebesar Rp9,8 triliun, demikian dikutip Detik.

Lebih rinci anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen Rp7,7 triliun, untuk penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional sejumlah Rp15 miliar, dan untuk pelindungan WNI di luar negeri sebesar Rp288 miliar.

Di kesempatan ini, Tata tak membeberkan berapa anggaran yang kemungkinan terdampak akibat efisiensi.

“Masih dalam pembahasan,” kata Tata.

(isa/bac)

[Gambas:Video CNN]