Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyoroti mutasi besar-besaran terhadap 300 perwira tinggi di TNI mulai Danpaspampres hingga Pangkogabwilhan I.
Hasan menilai mutasi yang tertuang lewat SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di TNI itu hal yang biasa, dan tak terkait dengan keberadaan loyalis Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, mutasi di lingkungan TNI juga biasa dilakukan setiap tiga hingga empat bulan terhadap 60-100 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi kalau sekarang ada mutasi 300 orang ya tidak apa-apa, karena masih banyak jabatan-jabatan yang sudah diduduki lebih dari satu tahun belum ada pergeseran,” kata Hasan saat dihubungi, Rabu (11/12).
Dia meyakini mutasi yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melalui pertimbangan matang, sebagai regenerasi dan pembinaan karier para perwira.
Politikus PDIP itu juga meyakini mutasi tidak bisa dikaitkan dengan pergeseran orang-orang yang dekat atau loyalis pemerintahan sebelumnya di bawah Jokowi. Menurut dia, TNI hanya loyal kepada negara bukan kepada sosok tertentu.
“Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung mendukung presiden, TNI hanya loyal kepada negara,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Hasan, mutasi Pangkogabwilhan I yang kini diberikan ke TNI AD dari TNI AL, juga tidak bermasalah. Pasalnya, tidak ada aturan Pangkogabwilhan I mesti diduduki matra tertentu.
“Ya memang tidak ada aturan baku bahwa Pangkogabwilhan 1 itu harus diduduki perwira tinggi angkatan laut tidak ada, bisa saja bergeser sesuai dengan kebutuhan. Pangkogabwilhan 1 itu mau pensiun kemudian diserahkan kepada angkatan darat Mayjen Kunto Arief Wibowo menurut hemat saya tidak ada masalah, karena stafnya juga kan gabungan dari semua matra,” katanya.
Sebanyak 300 Perwira Tinggi (Pati) TNI dirotasi dan mutasi oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto. Mutasi terdiri dari dari 143 TNI AD, 92 TNI AL, dan 65 TNI AU.
Rotasi mutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 pada 6 Desember dan menjadi mutasi besar-besaran pertama di lingkungan TNI di era pemerintahan Prabowo.
(thr/kid)
