Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi II DPR dijadwalkan bakal mengundang warga yang menjadi korban penggusuran di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1).
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima mengaku telah berkomunikasi dengan para warga. Dia meminta mereka segera mengirim surat agar audiensi segera dijadwalkan.
“Kita nunggu suratnya, dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya, saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang,” kata Bima di kompleks parlemen, Senin (3/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu memperkirakan rapat audiensi bisa digelar pekan depan jika surat sudah dikirim. Bima menyoroti sejumlah kasus mafia tanah yang masih marak setelah pagar laut di Tangerang dan Jakarta.
“Minggu depan bisa kita undang. Dengan beberapa kasus yang sama ya, karena tadi saya katakan setelah kasus pengkavlingan tanah laut ini yang ada di Bekasi maupun di Jakarta, sekarang surat-surat mengenai kasus-kasus tanah ini cukup banyak,” katanya.
Komisi II, lanjut Bima, berkomitmen untuk menjaga ekosistem bisnis properti agar bisa memberi kepastian hukum bagi pengusaha dan masyarakat. Namun, dia meyakinkan langkah itu akan membuat para pengusaha nakal tak akan nyaman.
“Penertiban inilah sebenarnya kita ingin, ingin supaya pengusaha itu juga nyaman. Kita akan menyelesaikan persoalan pertanahan yang berpihak kepada rakyat tanpa membuat panik pengusaha,” katanya.
Kasus penggusuran 27 bidang tanah di perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuai sorotan belakangan. Pasalnya, bangunan-bangunan tersebut diklaim telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.
Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997, dengan luas 3.100 meter persegi yang telah dikosongkan saat ini.
Bangunan-bangunan yang digusur terdiri dari tanah, ruko, dan warung. Namun, sejumlah unit rumah yang masih berdiri juga kini tak lagi ditinggali dan tanpa aliran listrik.
(thr/ugo)
