Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Sekretaris Negara untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Sabtu (1/2).
Pantauan CNNIndonesia.com di Kompleks Parlemen, Jakarta, rapat tersebut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian, turut hadir juga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria dalam rapat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menjelaskan rapat ini digelar untuk menyampaikan hasil laporan pembahasan RUU BUMN.
“Kita masuk pada agenda laporan terkait pembahasan draft rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 2003 tentang BUMN,” kata Anggia saat pembukaan rapat.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah tengah menyusun RUU BUMN. Salah satu hal yang akan diatur adalah hak monopoli perusahaan pelat merah.
Poin tersebut terungkap dalam paparan Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi VI DPR pada Kamis (23/1).
Pada 21 Januari 2025, dalam rapat paripurna, Komisi VI DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU BUMN. Terkait hal tersebut, pihaknya akan segera membentuk panitia kerja (Panja) dan membahasnya mulai minggu depan untuk menyelesaikan RUU BUMN.
Selain pengaturan terkait hak monopoli perusahaan pelat merah, rancangan revisi aturan itu juga akan mengatur soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
(mab/dmi)
