Korut Masih Bungkam Pasca Darurat Militer Korsel

Jakarta, CNN Indonesia —

Korea Utara sejauh ini belum berkomentar usai dijadikan salah satu alasan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menetapkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/11).

Kepala Staf Gabungan (JCS) militer Korsel menyatakan bahwa pihaknya belum mendeteksi aktivitas tak biasa dari Korea Utara usai darurat militer dicabut hanya beberapa jam setelah ditetapkan. 

“Tidak ada aktivitas ganjil dari Korea Utara. Postur keamanan kami terhadap Korea Utara tetap stabil,” demikian pernyataan JCS, Selasa (3/12), seperti dikutip NK News.

Harian resmi pemerintah Korut Rodong Sinmun juga tidak menyinggung apa pun soal darurat militer Korsel dalam surat kabar yang terbit pada Rabu (4/12).

Rodong Sinmun hanya sempat mengabarkan tuntutan kelompok sipil Korsel agar Yoon mundur dari jabatan pada Senin (2/12), dengan menyebut sang Presiden telah menggunakan undang-undang tanpa pandang bulu untuk menekan oposisi guna mengatasi krisis politik yang sedang dia alami.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menetapkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dengan alasan adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan “anti-negara”.

“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.

Yoon mengatakan “partai oposisi” telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi memakzulkan dirinya hingga mendesak penyelidikan khusus bagi ibu negara Kim Keon Hee.

Yoon terlibat skandal korupsi tahun ini, dengan salah satu skandal turut melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, karena diduga menerima tas mEWAH sebagai suap serta mengenai dugaan manipulasi saham.

Bulan lalu, Yoon didesak mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional sambil mengatakan bahwa ia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas ibu negara. Namun demikian, ia menolak permintaan oposisi untuk menggelar penyelidikan khusus.

Status keadaan darurat militer itu sendiri tak lama dicabut setelah parlemen Korea Selatan melakukan pemungutan suara mendesak pembatalan status tersebut.

(blq/dna)

[Gambas:Video CNN]