Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkap sejumlah keresahannya imbas program efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap semua lembaga dan instansi pemerintah.
Adies mengklaim bahwa DPR turut terdampak oleh kebijakan tersebut. Imbasnya, kini kunjungan kerja di bawah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (bKSAP) juga dihilangkan. Bahkan, dia mengaku khawatir tak bisa membayar gaji pegawai jika efisiensi berlanjut sampai Mei.
“Pokoknya perjalanan bagaimana dia mau ke luar negeri kalau enggak ada angaran. Itu yang BKSAP-BKSAP pusing, ya mau gimana,” ujar Adies di kompleks parlemen, Kamis (20/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita ini kalau sampai apa dibintangi terus sampe bulan Mei bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga,” imbuhnya.
Adies menyebut bahwa DPR total memangkas anggaran hingga Rp1,3 triliun imbas efisiensi tersebut dari pagi awal Rp6,6 triliun di 2025. Kini, menurut dia, pihaknya harus mengencangkan ikat pinggang.
“Jadi harus, pokoknya semua kena efisiensi jadi harus ikat pinggang keras-keras. Dan kunjungan-kunjungan kita kurangi dulu, lebih baik kita naik mobil,” katanya.
Saat ini, Adies bahkan mengklaim tak ada anggota DPR yang menggunakan mobil dinas. Mobil dinas menurutnya hanya diperuntukkan bagi pegawai kesekjenan.
“Mana ada yang pakai mobil dinas, kan enggak ada. Kecuali itu mungkin kesekjenan ya. kita nggak ada,” terang Adies.
DPR semula sebagai salah satu kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari mimpi buruk pemangkasan anggaran. Namun, arah angin kini berubah dan membawa DPR RI ke dalam nasib efisiensi.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengamini pagu anggaran awal yang seharusnya diterima adalah Rp6,6 triliun. Namun, jumlahnya kini telah berkurang.
“DPR tetap berkomitmen dengan efisiensi pengelolaan anggaran,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).
(sfr/thr)
