Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan efek manfaat positif dari perjalanan dinas ke luar kota atau luar negeri cuma 0,5 persen berdasarkan sebuah hasil penelitian dari luar negeri.
Hal ini ia sampaikan dalam acara Integrity Festival (IntegriFest) Kemenag yang bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Jakarta, Senin (2/12).
“Kami membaca data efek positif perjalanan dinas itu, di luar negeri ada sebuah penelitian, kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan apa yang dijalankan, hasilnya hanya 0,5 persen. Jadi perjalanan dinas itu hasilnya 0,5 persen,” kata Nasaruddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasaruddin menjelaskan manfaat perjalanan dinas tak sesuai dengan apa yang ditargetkan sesungguhnya. Karena itu, ia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghemat perjalanan dinas.
Terlebih, ia mengatakan uang yang dikeluarkan sudah sedemikian banyak untuk perjalanan dinas luar negeri.
“Tapi hasilnya apa kesimpulannya? Sama sekali tidak mencerminkan ada sesuatu yang sangat positif. Bahkan efisien dengan cara zoom, Tampilan di laptop kita bisa di save dan bisa dengarkan ceramah,” kata dia.
Melihat hal ini, ia memastikan bakal membatasi perjalanan dinas di Kemenag. Bahkan, ia mengungkapkan Menkeu Sri Mulyani akan memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Dulu Kemenag dan kementerian lain juga rombongan. Sekarang kami beradaptasi berangsur-angsur perjalanan dinas enggak perlu pakai rombongan. Kenapa harus melibatkan banyak kalau itu hanya bisa diselesaikan 2-3 orang,” kata dia.
Di sisi lain, Nasaruddin menegaskan tindakan korupsi merupakan perbuatan paling haram karena menyengsarakan masyarakat.
“Tindakan Korupsi, jangan ragu bahwa itu adalah haram, itu paling haram, artinya menyengsarakan masyarakat. Selain tidak bermanfaat untuk diri sendiri juga menciptakan kerugian dalam masyarakat,” kata Imam Besar Istiqlal ini.
Nasaruddin sempat menyinggung dan memberi dukungan upaya Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi.
Sebagai ASN Kemenag, lanjutnya, semua harus bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan dibentuknya Kementerian Agama.
“Tentunya saya tidak memungkiri bahwa dalam mencapai tujuan tersebut akan banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kita semua baik dari ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan,” kata dia.
(rzr/gil)
