Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum dan massa demonstran penolak pengesahan revisi UU TNI untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi.
Hal tersebut Puan sampaikan merespons maraknya represi aparat terhadap massa aksi yang menggelar penolakan pengesahan RUU TNI di sejumlah daerah.
“Ya kami menghimbau kedua belah pihak saling menahan diri. Jadi yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Yang satu pihak juga jangan kemudian menyerang. Sama-sama menahan diri,” sambungnya.
Puan menilai kondisi yang kondusif tidak akan terjadi jika terdapat salah satu pihak yang melakukan provokasi kepada pihak lain.
Di sisi lain, Puan mempersilakan untuk menyampaikan pendapat dan penolakan mereka. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.
“Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silahkan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan,” ujar dia.
Sebelumnya, gelombang penolakan RUU TNI meluas di sejumlah daerah Indonesia. Mulai dari Malang, Surabaya, NTT, hingga Bandung, dan Sukabumi.
Akan tetapi, sejumlah masyarakat sipil yang turut menyuarakan penolakan tersebut menjadi sasaran represi berlebihan yang dilakukan aparat kepolisian.
Terkhusus di Surabaya, 40 orang ditangkap polisi dalam demonstrasi tersebut. Dua jurnalis yakni Rama Indra (Beritajatim) dan Wildan Pratama (Suara Surabaya) dilaporkan menjadi korban kekerasan aparat.
(mab/gil)
