Menhan Korsel Bersumpah Akan Tolak Darurat Militer Kedua Presiden

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pertahanan sementara Korea Selatan Kim Seon Ho mengatakan militer akan menolak darurat militer jika Presiden Yoon Suk Yeol kembali menetapkan status tersebut.

“Militer akan menentang segala upaya lebih lanjut untuk memberlakukan darurat militer, jika Presiden Yoon Suk Yeol memutuskan untuk mengumumkan untuk kedua kalinya,” kata Kim saat konferensi pers pada Jumat (6/12), dikutip Korea Herald.

Kim juga menyatakan militer akan menentang perintah darurat militer dari siapapun termasuk panglima tertinggi.

Para analis dan lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM) menduga Yoon akan menerapkan status darurat militer kedua dalam waktu dekat.

Ketua Center for Military Human Rights Korea (CMHRK) Im Tae Hoon mengklaim Yoon mempertaruhkan negara demi ambisi politiknya.

“Yoon mungkin akan terus bertaruh dengan risiko yang lebih besar untuk mempertaruhkan urusan negara,” kata Im pada Jumat, dikutip Korea Herald.

Dia lalu berujar, “Deklarasi darurat militer masih harus dilihat sebagai pilihan yang sah bagi Yoon.”

CMHRK menilai indikasi darurat militer kedua muncul usai Angkatan Darat tetap siaga meski darurat militer dicabut. Menurut mereka situasi ini membuat peluang pengerahan pasukan untuk darurat militer kedua terbuka lebar.

Kelompok itu juga mencatat sejumlah komandan Angkatan Darat diminta untuk bersiap-siap jika menghadapi panggilan darurat. Selain itu, militer melarang cuti sementara hingga Minggu (9/12).

Sejalan dengan kemungkinan Yoon mengumumkan darurat militer kedua, partai berkuasa People Power Party (PPP) meminta presiden itu mundur dari jabatannya.

Ketua PPP Han Dong Hoon menilai jika Yoon tetap menjabat sebagai presiden kemungkinan akan ada tindakan ekstrem seperti dalam situasi darurat militer.

Profesor ilmu politik di Universitas Myongji, Shin Yul, membaca sikap PPP sebagai bentuk kekhawatiran mereka soal darurat militer kedua.

“Tampaknya Han dan para pemimpin partai menyimpulkan sebenarnya ada kemungkinan besar Presiden Yoon akan mengumumkan darurat militer kedua,” kata Shin, dikutip AFP.

Yoon memberlakukan darurat militer pada Selasa malam pukul 23.00 dan berakhir dalam enam jam.

Status itu mendapat kecaman dari berbagai elemen. Jika darurat militer diterapkan, Angkatan Bersenjata akan punya banyak wewenang, demokrasi lumpuh, dan hak warga sipil terampas.

Masyarakat Korsel tak ingin kembali ke era penuh kediktatoran dan pembatasan itu.

Setelah dicabut warga ramai-ramai meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga telah mengajukan mosi pemakzulan dan akan menggelar pemungutan suara pada Sabtu.

(isa/bac)

[Gambas:Video CNN]