Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengoptimalkan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis talenta guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa proses mutasi harus menerapkan prinsip right man in the right place, serta dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik suap-menyuap.
“Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/2).
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan pegawai, termasuk memfasilitasi agar mereka bisa lebih dekat dengan keluarga, selama kebutuhan organisasi terpenuhi. Namun, mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul pun menegaskan bahwa mutasi tidak boleh mengharuskan ASN mengeluarkan biaya apapun, tidak boleh membayar, dan tidak boleh ada praktik suap-menyuap. Jika ada yang memberikan sesuatu, maka itu merupakan kesalahan yang memberi.
“Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” tegas dia.
Di sisi lain, Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemensos, Serimika Br. Karo, menjelaskan bahwa dari 482 pegawai yang mengajukan mutasi, tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.
“Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” paparnya.
Tahap awal mutasi telah dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada Desember 2024 dengan 20 pegawai dipindahkan, dilanjutkan dengan 57 pegawai pada Januari 2025, dan tambahan 23 pegawai dimutasi atas kebutuhan organisasi.
Sekitar 200 pegawai belum disetujui mutasinya karena masih dibutuhkan di satuan kerja saat ini atau tidak sesuai dengan peta jabatan. Selain itu, 17 permohonan mutasi ditolak karena adanya hubungan keluarga dalam satu satuan kerja yang akan dituju.
Gus Ipul menegaskan, mutasi harus dimaknai sebagai kesempatan berkembang, bukan sekadar upaya mendekatkan diri ke tempat tinggal atau keluarga inti.
“Ingat ya, mutasi PNS seharusnya menjadi langkah strategis untuk pengembangan karier dan dapat berkontribusi lebih baik, bukan sekadar mutasi mendekati keluarga, tapi keluarga yang dimaksud bukan suami, istri, anak atau mutasi dengan alasan mendekat dengan tempat tinggal, mutasi seperti itu belum dapat disetujui kecuali kebutuhan organisasi,” pungkas dia.
Melalui kebijakan mutasi berbasis talenta dan integritas ini, Kemensos berharap kinerja pegawai dapat meningkat secara optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program sosial strategis nasional dapat dijalankan dengan lebih efektif dan profesional.
(rir/rir)
