Menteri PU Dorong Swasta Tekel Infrastruktur Usai Kena Pangkas Rp81 T

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong proyek-proyek pembangunan infrastruktur ditangani swasta setelah anggaran kantornya dipangkas 80 persen atau sebesar Rp81,38 triliun.

Dody mengatakan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta.

“Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (10/2).

Dalam rentang 2025-2029, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU senilai 544,48 triliun. Proyek-proyek tersebut meliputi 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, dan 11 proyek pemukiman.

Dody menyampaikan skema KPBU difokuskan pada sektor pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Dia berkata infrastruktur-infrastruktur ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

“Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ucapnya.

Dody berharap keterlibatan swasta dalam proyek-proyek ini dapat memacu optimalisasi, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya.

Sebelumnya, anggaran Kementerian PU ikut dipangkas seiring efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Anggaran Kementerian PU dipotong Rp81,38 triliun dari pagu awalnya sebesar Rp110,95 triliun. Alhasil, jatah dana Kementerian PU sisa Rp29,57 triliun tahun ini.

Pemangkasan anggaran itu sempat diprotes sejumlah anggota DPR. Mereka khawatir pemangkasan anggaran berujung proyek mangkrak di sejumlah daerah.

Sebagian besar anggaran PU yang dipotong merupakan pendanaan pembangunan proyek infrastruktur. Kementerian PU sampai membatalkan pembelian alat-alat berat.

Mereka juga menghentikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur kontrak tahun tunggal (SYC) dan kontrak tahun jamak (MYC) baru.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/pta)