Menteri PU Ungkap Status Pegawai yang Dirumahkan Imbas Hemat Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengklarifikasi soal status pegawai yang dikabarkan dirumahkan karena efisiensi anggaran.

Dody menjelaskan pegawai-pegawai itu bukan dirumahkan seperti yang beredar di media sosial. Namun, sedang ada proses pembaruan kontrak.

“Bukan dirumahkan, memang kontrak kerjanya habis. Jadi, teman-teman OP (petugas operasi dan pemeliharaan) ini kita kontrak tahunan, per tahun kita update. Ini agak sedikit terlambat,” kata Dody melalui Instagram resmi Kementerian PU, Kamis (13/2).

Dia menjelaskan biasanya pembaruan kontrak rampung November. Akan tetapi, pembaruan kontrak tahun ini agak terlambat lantaran arahan efisiensi anggaran.

Kementerian PU harus menuntaskan proses efisiensi anggaran dengan Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR terlebih dulu. Dody berjanji kontrak akan segera diperbaharui sesudah proses itu selesai.

“Kami baru bisa efektif membayarkan kewajiban kami kepada para teman-teman petugas-petugas OP itu setelah anggaran itu sendiri efektif bisa kami pergunakan. Saya mohon maaf, tapi saya pikir prosesnya sudah hampir selesai,” ujarnya.

Pada Kamis (13/2), Kementerian PU kembali menggelar rapat efisiensi anggaran dengan Komisi V DPR. Rapat itu menyetujui perubahan nilai potongan terhadap anggaran Kementerian PU.

Awalnya, Kementerian PU mengalami pemotongan anggaran Rp81 triliun sehingga anggaran tersisa Rp24,83 triliun. Setelah rapat kemarin, anggaran Kementerian PU hanya dipotong Rp60,47 triliun sehingga sisa anggaran Rp50,48 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)