Nasib TikTok di AS Tinggal Menghitung Hari, Bisakah Bertahan?

Nasib TikTok di Amerika Serikat tinggal menghitung hari lagi, karena bakal segera diblokir pada 19 Januari mendatang. Saat ini, nasib platform media sosial asal China itu bergantung dari keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat.

MA dijadwalkan menggelar sidang banding yang diajukan TikTok hari ini, Jumat (10/1). Dalam sidang banding tersebut, TikTok mengajukan penundaan sementara undang-undang yang berpotensi memblokir media sosial milik ByteDance itu.

UU yang disahkan pemerintahan Joe Bide itu menyatakan ByteDance harus menjual TikTok kepada perusahaan non-China paling lambat 19 Januari 2025, atau konsekuensinya aplikasi tersebut akan diblokir. Namun, sampai saat ini belum ada perusahaan yang tampaknya berminat membeli TikTok, meski ByteDance juga tidak berupaya menjual platform media sosialnya.

MA akan menentukan apakah hak Amandemen Pertama Konstitusi AS untuk kebebasan berbicara dikesampingkan oleh keyakinan pemerintah bahwa TikTok merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS.

Para pendukung regulasi tersebut mengklaim bahwa kepemilikan TikTok oleh China dapat memungkinkan Beijing mencuri data warga Amerika dan menyebarkan disinformasi-meskipun hanya ada sedikit bukti yang disajikan untuk mendukung klaim tersebut, yang dibantah oleh perusahaan.

Jika pengadilan mengizinkan pelarangan tersebut untuk dilanjutkan-dan Trump tidak menemukan cara untuk menghentikannya-langkah ini akan menjadi tindakan keras terhadap teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini.

“Ini adalah pertama kalinya kami melihat larangan tingkat nasional yang tampaknya akan segera terjadi di Amerika Serikat,” kata Joseph Lorenzo Hall, seorang ahli teknologi terkemuka di Internet Society, mengutip Wired, Jumat (10/1).

“Apa yang kami pelajari dari semua itu adalah bahwa hal ini pada akhirnya benar-benar merugikan masyarakat di negara tersebut, bahwa dampak ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat,” lanjut Hall.

Skema pemblokiran

Pengguna TikTok di AS tercatat mencapai 170 juta lebih. Tentu tidak mudah untuk melarang mereka semua berhenti menggunakan TikTok.

Regulasi yang diteken Joe Biden itu tidak mengharuskan pengguna untuk meng-uninstall TikTok dari ponsel mereka. Aturan itu juga tidak mengatakan bahwa TikTok harus secara langsung menghentikan layanannya di AS.

Sebaliknya, aturan ini secara efektif mencoba membatasi TikTok dengan membuatnya lebih sulit untuk digunakan dari waktu ke waktu dan dengan menghentikan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan layanan yang membantunya untuk tetap bekerja dan memuat video dengan cepat.

Undang-undang tersebut mengatakan bahwa akan “melanggar hukum” bagi entitas untuk “mendistribusikan, memelihara, atau memperbarui” aplikasi termasuk kode sumbernya, atau dengan “menyediakan layanan” yang memungkinkan aplikasi tetap berjalan seperti sekarang. Distribusi, pemeliharaan, atau pembaruan ini, menurut undang-undang tersebut, dapat dilakukan melalui toko aplikasi seluler yang dapat diakses di AS atau dengan “menyediakan layanan hosting internet.”

“Undang-undang ini benar-benar sengaja menghindari untuk mengatakan bahwa memiliki aplikasi ini di ponsel Anda adalah ilegal,” kata Milton Mueller, profesor dan salah satu pendiri Internet Governance Project di Georgia Institute of Technology, yang mengajukan amicus brief ke Mahkamah Agung untuk menentang larangan tersebut.

“Upaya mereka adalah untuk mengatakan bahwa tidak ada orang baru yang dapat mengunduhnya dari toko Apple atau Google, dan tidak ada orang yang memilikinya yang dapat memperbaruinya melalui toko-toko tersebut. Tidak ada dalam undang-undang yang mengatakan ‘TikTok Anda harus memblokir pengguna AS,’ yang sekali lagi menarik,” lanjutnya.

Jika TikTok dihapus dari App Store dan Play Store di AS, maka tidak akan mungkin untuk secara langsung menginstal pembaruan yang akan menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau membatalkan kelemahan keamanan. Seiring berjalannya waktu, itu berarti TikTok akan berhenti berfungsi dengan baik.

Berlanjut ke halaman selanjutnya…