Netanyahu Minta Palestina Didirikan di Arab Saudi, Negara Arab Murka

Jakarta, CNN Indonesia —

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan Palestina mendirikan negara di Arab Saudi. Gagasan ini memicu kemarahan negara-negara Arab.

Netanyahu menyampaikan pernyataan itu saat wawancara dengan Channel 14 Israel.

“Saudi bisa mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka punya banyak tanah di sana,” kata Netanyahu, dikutip Anadolu Agency, Minggu (9/2).

Komentar dia sekaligus mengabaikan kedaulatan Palestina dan hak warga negara ini menentukan nasib sendiri.

Di kesempatan itu, Netanyahu juga membahas potensi normalisasi Israel dengan Arab Saudi. Namun, Riyadh segera membantahnya.

Saudi menegaskan tak akan normalisasi dengan Israel sampai Palestina merdeka.

Pernyataan Netanyahu soal pendirian negara Palestina di Saudi memicu kecaman negara-negara Arab.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu “rasis dan perdamaian.”

“Ini pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi,” demikian pernyataan Kemlu Palestina.

Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyampaikan kecaman mereka. Negara itu menganggap komentar Netanyahu tak bertanggung jawab dan tak bisa diterima.

“Mesir sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” demikian rilis Kemlu Mesir.

“Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian penting dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” lanjut mereka.

Uni Emirat Arab dan Sudan juga menganggap pernyataan Israel melanggar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Luar Negeri UEA Khalifa bin Shaheen Al-Marar menegaskan kembali penolakan mereka terhadap pelanggaran hak-hak rakyat Palestina dan segala upaya menggusur mereka.

“Posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Al Marar.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Sudan menyebut pernyataan Israel menunjukkan eskalasi pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menyebut pernyataan Israel “rasis.”

“Ini bagian dari penolakan Israel atas pendudukan mereka terkait hak historis, politik, dan hukum warga Palestina di tanah air mereka,” demikian pernyataan OKI.

(isa/bac)