Pakar Respons Efisiensi Anggaran BMKG

Jakarta, CNN Indonesia —

Dosen Fakultas Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Dicky Muslim menyebut efisiensi anggaran tidak akan mengganggu proses monitoring kegempaan yang dilakukan BMKG. Menurutnya, alat-alat akan menjadi prioritas karena untuk kepentingan masyarakat.

“Monitoring kegempaan oleh BMKG menurut saya tidak terganggu oleh efisiensi anggaran, karena proses monitoring gempa bukan hanya dilakukan dengan perjalanan dinas/lapangan saja tapi bisa dengan penghitungan-penghitungan di kantor/lab,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/2).

“Tentu kalau ada belanja alat akan jadi pertimbangan lain, namun saya yakin, untuk kepentingan masyarakat umum, alat-alat monitoring akan menjadi prioritas,” tambahnya.

Ia menambahkan mitigasi dampak gempa juga lebih banyak di masyarakat, mulai dari evakuasi, tahapan emergency, hingga kualitas bangunan. Dengan demikian, Dicky berpendapat pemotongan anggaran tidak akan berpengaruh signifikan pada potensi bahaya.

Pada Rabu (12/2), Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan anggaran terkait pengelolaan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2).

Pernyataan tersebut dilontarkan saat BMKG bakal mengalami pemotongan anggaran sekitar 50 persen. Anggaran lembaga ini turun dari Rp2,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun.

Dalam pembaruan pada Kamis (13/2), anggaran BMKG ditambah oleh Kementerian Keuangan melalui rekonstruksi.

Dwikorita mengatakan lembaganya mendapatkan anggaran Rp1,78 triliun setelah rekonstruksi anggaran. Ada kenaikan sekitar Rp400 miliar di bagian pelayanan publik.

Dengan anggaran baru ini, Dwikorita menyebut pihaknya bisa mempercepat peringatan dini tsunami dan gempa.

“Dengan peningkatan anggaran ini, Insya Allah kami dapat mempercepat dari lima menjadi tiga menit peringatan dini tsunami,” kata Dwikorita pada rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Dwikorita menambahkan tambahan anggaran juga akan dipakai untuk menguji coba purwarupa peringatan dini gempa. Menurutnya, selama ini BMKG belum mampu memberikan peringatan dini gempa.

(lom/mik)

[Gambas:Video CNN]