Parlemen Vietnam Akan Sahkan Pangkas Kementerian, PHK 100 Ribu PNS

Jakarta, CNN Indonesia —

Majelis Nasional atau parlemen Vietnam akan mengesahkan rencana reformasi birokrasi yang memangkas jumlah kementerian dan lembaga di negara itu, Selasa (18/2).

Reuters melaporkan parlemen Vietnam memberikan lampu hijau bagi pemerintah untuk memangkas hingga seperlima instansi pemerintah guna efisiensi anggaran.

Parlemen sebelumnya meloloskan amandemen Undang-Undang tentang Pengorganisasian Pemerintahan. Amandemen ini membuka jalan bagi pemangkasan 15-20 persen aparatur negara dari lima kementerian, empat lembaga, dan lima saluran televisi nasional.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, pada pekan lalu mengatakan perampingan ini diperlukan tidak hanya untuk menghemat anggaran negara tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi sistem.

Langkah ini pun disambut baik oleh para investor, diplomat, dan pejabat. Meski begitu, Vietnam diperkirakan mengalami sedikit masalah administratif imbas pemangkasan ini.

Pemerintah sementara itu sudah memastikan reformasi ini tidak akan memengaruhi persetujuan proyek di Vietnam.

Dalam skema perampingan ini, sejumlah kementerian nantinya akan dilebur. Beberapa di antaranya seperti penggabungan kementerian perencanaan dan investasi dengan kementerian keuangan, penggabungan kementerian perhubungan dengan kementerian konstruksi, dan penggabungan kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kementerian pertanian.

Menurut sejumlah media, restrukturisasi ini akan menyasar media, polisi, bahkan militer. Dari hampir dua juta pegawai negeri per 2022, sekitar 100 ribu di antaranya diperkirakan akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini.

To Lam sempat mengatakan efisiensi dibutuhkan lantaran para PNS telah menjadikan instansi pemerintah sebagai “tempat berlindung”.

Ia berujar instansi negara tak boleh jadi “tempat berlindung bagi pejabat-pejabat yang lemah.”

“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada Desember 2024.

Pemerintah Vietnam sendiri belakangan sedang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2025. Target ini meningkat dari 7,1 persen pada tahun 2024.

Sejalan dengan target ini, pemerintah pun memerlukan alokasi anggaran yang lebih efisien.

Dengan mengurangi jumlah PNS dan kementerian, pemerintah berharap dapat menghemat sekitar $4,5 miliar dolar (sekitar Rp72 triliun) dalam lima tahun ke depan.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]