Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah merespons sentilan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo terkait instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya menunda kehadiran di retreat yang diadakan pemerintah di Magelang, mulai Jumat (21/2), imbas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara soal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retreat di Magelang.
Jokowi menyebut kegiatan retreat merupakan urusan pemerintah. Eks kader PDIP itu mengatakan para kepala daerah diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2).
Merespons itu, Said menilai instruksi Megawati merupakan urusan internal partai. Karenanya, kata Said, orang luar tak boleh ikut campur.
“Ya ini soal partai lah. Urusan internal. Bukan urusan orang luar,” kata Said.
Pernyataan itu disampaikan Said berkunjung ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teukur Umar 57A, Menteng Jakarta Pusat. Namun, Said irit bicara saat ditanya isi pertemuan.
“Enggak ada apa-apa,” kata Said.
Megawati sebelumnya menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” imbuhnya.
(rhr/thr/thr)
