Jakarta, CNN Indonesia —
PDIP akhirnya memperbolehkan para kepala daerah melanjutkan retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Retret kepala daerah telah dimulai sejak Jumat (21/2) lalu. Saat itu banyak kepala daerah dari PDIP tidak hadir, setelah keluar surat instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Surat itu meminta para kepala daerah PDIP menunda kehadiran dalam acara retret.
Setelah tiga hari berjalan, posisi PDIP akhirnya berubah. Beberapa kepala daerah dari PDIP mulai berbondong-bondong mengikuti retret tersebut terhitung pada 23 dan 24 Februari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para kepala daerah yang datang diantaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hingga Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan 17 kepala daerah lain.
Kehadiran para kepala daerah PDIP itu dilakukan setelah keluar instruksi lanjutan yang intinya membolehkan mereka mengikuti retret Angkatan-I hingga selesai.
Perubahan sikap PDIP itu langsung dijelaskan oleh juru bicara PDIP Ahmad Basarah. Menurut dia, saat instruksi pertama, Megawati tak melarang kepala daerah dari partainya ikut retret kepala daerah. Namun hanya meminta menunda keberangkatan.
Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai perubahan sikap PDIP mengizinkan kadernya untuk ikut retreat kemungkinan ada lobi-lobi antara PDIP melalui Pramono Anung dengan pihak pemerintah.
“Sebenarnya bisa diselesaikan oleh Mas Pram, lobinya Mas Pram kan yang duluan ke sana. Saya kira komunikasi daripada berbagai pihak dalam hal ini yang ada di pemerintahan. Dan itu saya kira Bu Mega sangat percaya dengan Pramono,” kata Usep kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/2).
Usep menduga instruksi awal PDIP menunda para kader kepala daerahnya ikut retret hanya emosional sesaat Megawati. Menurut dia, PDIP mungkin merasa tak diperhatikan oleh pemerintah, terutama di kasus korupsi yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baginya, instruksi awal Megawati tersebut justru tak menguntungkan bagi PDIP di mata masyarakat. Pasalnya, para kepala daerah yang sudah terpilih sudah sepatutnya mengabdi para masyarakat dan menjalin tata kelola dengan pemerintah pusat, ketimbang partai.
“Karena kan ini kan pemerintahan ya, itu juga tambah remuk saya kira di depan masyarakat. Karena memang ya itu kepala daerah yang harusnya ketika pengabdian kepada masyarakat dimulai, harus selesai ke partai. Yang harus diutamakan pengabdian kepada masyarakat,” kata dia.
Di sisi lain, Usep menduga peluang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo terbuka lebar usai momen ini. Terlebih, PDIP sampai saat ini masih bersikap untuk berada di luar pemerintahan.
“Saya kira kemungkinan [bergabung pemerintahan] itu masih terbuka lebar,” kata Usep.
Meski begitu, Usep mengatakan langkah untuk mengambil peran besar untuk rakyat tak melulu dengan cara mendukung atau bergabung ke pemerintahan.
Ia berkata PDIP dapat memerankan fungsi pengawasan di luar pemerintahan jadi lebih penting lantaran tak ada partai yang memainkan peran tersebut. Melalui fungsi pengawasan ini, lanjutnya, PDIP juga dapat menyelamatkan demokrasi ke depannya.
“Tapi mungkin juga akan ada bagian-bagian politik yang dilakukan oleh PDIP apakah menguntungkan di luar atau di dalam,” kata dia.
“Cuma ini harus dipikir lebih panjang lagi, di tengah pacekliknya orang yang beroposisi. Di Indonesia memang oposisi itu tidak terlalu disukai,” tambahnya.
(fra/rzr)
