Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi II Fraksi PDIP Aria Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan.
Aria mengatakan hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi tersebut.
“Sampai hari ini saya belum paham tentunya adalah dasar dari efisiensi ini apakah penerimaan negara yang tidak tercapai,” kata Aria usai rapat Komisi II dengan sejumlah mitra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dalam pengertian penerimaan pajak kemudian ada defisit anggaran yang 600 t untuk kita mencari pinjaman ini yang tentunya perlu lebih transparan,” sambungnya.
Adapun dalam rapat, Aria berharap para pegawai kementerian/lembaga tidak terlalu mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi akibat efisiensi.
“Saya lihat di Tiktok itu liftnya sekarang jam 4 sudah mati AC-nya sudah dimatiin saya kira panas-panas dikit gapapa lah rakyat yo panas-panasan kan gitu kan,” ujar dia.
Di sisi lain, Aria mengaku tak mempermasalahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran ini.
Ia menyinggung kondisi nasional dan global saat ini yang tengah mengalami ketidakpastian dan selalu mengalami perubahan.
“Daripada nambah hutang lagi ya efisiensi adalah cara yang efektif untuk mengelola dari sisi APBN,” ujar dia.
Presiden Prabowo melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah ‘menghilangkan lemak-lemak’ dalam belanja APBN.
Ia merinci ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. Di antaranya gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan Bansos.
“Tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).
(mba/gil)
