Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan usul partai mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak berkaitan dengan hasil Pilkada Serentak 2024.
Ia menegaskan usul ini justru merupakan cara untuk menyelamatkan demokrasi.
“Jadi, ini kalau dikait-kaitkan soal menang kalah, saya kira itu enggak nyambung. Ini cara PDIP menyelamatkan demokrasi bukan urusan menang kalah,” kata Deddy di acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (2/12) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, selama penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dan daerah, keterlibatan aparatur negara tak pernah semasif di Pilpres dan Pilkada 2024.
Karena itu, kaya Deddy, situasi harus diselamatkan untuk mencegahnya berulangnya rezim Orde Baru.
“That is a setback, itu bahaya,” ucap anggota Komisi II DPR itu.
PDIP kini tengah menggulirkan wacana agar Polri tak lagi di bawah presiden, tapi ditempatkan ke TNI atau Kemendagri. Deddy sebelumnya mengatakan usulan tersebut didasarkan pada masalah di internal Polri terutama dugaan cawe-cawe di pemilu.
Namun, mayoritas fraksi partai di DPR menolak usul itu. Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan keberatan.
Tito mengatakan posisi Polri sudah dipisahkan dan berada di bawah presiden merupakan amanat Reformasi 1998.
“Karena dari dulu sudah dipisahkan, di bawah presiden. Itu kehendak reformasi,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).
(mnf/tsa)
