Jakarta, CNN Indonesia —
Politikus PDIP, Guntur Romli mengungkap alasan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri kini memberikan izin kepada kepala daerah dari partainya mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.
Guntur menegaskan Ketua Umumnya sejak awal tak pernah melarang kadernya hadir dalam retret. Menurut dia, partai hanya memerlukan waktu untuk konsolidasi menyusul penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ibu ketua umum membutuhkan waktu untuk konsolidasi dan komunikasi internal, makanya dibutuhkan suatu jeda, karena itu, bahasanya menunda,” kata Guntur saat dihubungi, Kamis (27/2).
Dia menjelaskan setelah melihat situasi lapangan dan laporan dari Pramono Anung yang menjadi koordiantor kepala daerah, maka mereka diminta menyelesaikan agenda hingga selesai.
Guntur menjelaskan, kondisi lapangan yang dimaksud terutama kepala daerah PDIP yang sudah menuju lokasi. Partai, kata dia, memperhatikan mereka karena terlambat menerima informasi instruksi penundaan retret dari Ketua Umum.
Di lain sisi, Guntur mengakui, ada desakan partai-partai koalisi pengusung kepala daerah dari PDIP agar ikut dalam retret. Kondisi itu, lanjut dia, dilaporkan oleh Pramono Anung kepada Ketua Umum.
“Dan juga karena permintaan partai-partai koalisi karena kepala daerah kader PDI Perjuangan maju bersama parpol-parpol lain. Nah ini langsung dilaporkan dan dikomunikasikan oleh Mas Pram ke Ibu Ketua Umum,” katanya.
Kini, kata Guntur, Megawati telah mengizinkan kadernya ikut dalam retret. Bahkan, yang tak ikut pada gelombang pertama 21-28 Februari, bisa ikut gelombang berikutnya.
“Ibu ketum juga minta yang belum ikut retret ini agar ikut angkatan kedua,” ujarnya.
Megawati sebelumnya mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan ke retret. Instruksi itu bersamaan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP diketahui tetap hadir di lokasi retret, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengakui instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kader kepala daerah menunda ikut retret merupakan buntut dari penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Basarah menilai penahanan Hasto bukan semata peristiwa hukum melainkan juga peristiwa politik. Oleh karena itu, kata Basarah, penahanan Hasto yang merupakan wajah partai merupakan masalah serius.
“Tentulah penahanan seorang sekjen partai (Hasto), menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tapi juga sebuah peristiwa politik,” kata Basarah dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Selasa (25/2) malam WIB.
(fra/fra/thr)
