Pemerintah Lanjutkan Normalisasi Sungai Ciliwung, Target Selesai 2026

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung setelah banjir melanda Jabodetabek beberapa waktu lalu.

Keputusan itu dibuat setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo rapat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dody optimistis proyek ini bisa selesai dengan kerja sama semua pihak.

“Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata Dody melalui keterangan tertulis, Jumat (14/3).

Dody menjelaskan normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan sepanjang 33,69 km. Namun, saat ini proyek itu terhenti setelah berjalan 17,14 km. Sisa 16,55 km baru akan kembali dikerjakan sambil mengurus pembebasan lahan.

Normalisasi Sungai Ciliwung ia sebut akan membantu 40 persen penanganan banjir Jabodetabek.

Proyek ini akan menambah efektivitas beberapa proyek yang sudah berjalan, yaitu pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.

“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” ujar Dody.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan akan membantu pembebasan lahan seluas 11 hektare dengan panjang 16 km di antara Pengadegan hingga Rawajati. Dia menyebut pembebasan lahan bisa beres Mei dan pembangunan normalisasi sungai bisa berjalan Juli 2025.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pendekatan yang manusiawi terhadap warga terdampak normalisasi sungai.

“Normalisasi ini penting untuk Jakarta, tapi kita juga harus memastikan masyarakat yang terkena dampaknya mendapatkan solusi yang adil. Pemprov Jakarta bersama pemerintah pusat akan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang layak,” ucap Pramono.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/agt)