Penyidik KPK Diminta Lanjutkan Kasus Usai Praperadilan Hasto Kandas

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto telah meminta tim penyidik menindaklanjuti penanganan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal ini menyusul putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak praperadilan Hasto.

“Untuk panggilan, saya serahkan ke penyidik sesuai kebutuhan terhadap penanganan perkaranya,” ujar Setyo saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (13/2).

Setyo menilai putusan hakim PN Jaksel sudah proporsional dan tepat sesuai pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK.

Putusan praperadilan tersebut juga direspons oleh dua pimpinan KPK lain yakni Johanis Tanak dan Fitroh Rohcahyanto.

“Berdasarkan putusan hakim Praperadilan tersebut, proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap HK sah menurut hukum,” ucap Johanis.

“Bahwa KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka benar-benar didasarkan pada alat bukti hukum dan bukan kriminalisasi apalagi politisasi,” kata Fitroh.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

“Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” ucap hakim.

Tim hukum Hasto membuka peluang untuk mengajukan praperadilan kembali.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto dan Donny belum dilakukan penahanan oleh KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]