Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menginstruksikan kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah di Pilkada 2024 untuk tidak mengikut retret di Akmil, Magelang.
Instruksi itu diterbitkan tak lama usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh KPK.
PDIP menganggap kasus hukum yang menjerat Hasto sangat bermuatan politis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP mengambil posisi di luar pemerintahan.
Total ada 55 kepala daerah terpilih yang merupakan kader PDIP. Per Minggu (23/2) malam, terdapat 17 orang yang dikabarkan telah bergabung kegiatan retret di Akmil, Magelang.
Warning Banteng Masih Kuat di Daerah
Dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro berpendapat lewat instruksi ‘boikot retret’ ini, Mega ingin memberikan peringatan ke pemerintahan pusat bahwa mereka memiliki kekuatan besar di skala pemerintahan daerah.
“Hal itu menjadi bentuk protes terhadap dinamika hukum yang menimpa Hasto dan memperingatkan bahwa PDIP masih punya kekuatan besar di pemerintahan daerah dengan banyak kepala daerah dari PDIP,” kata Verdy kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/2) malam.
Verdy berkesimpulan setidaknya ada dua pesan utama yang hendak disampaikan Mega lewat ‘boikot retret’ ini. Pertama, memperingati kekuasaan bahwa PDIP masih memiliki kekuatan besar di skala daerah dan hal itu bisa memengaruhi stabilitas politik.
Lalu, pesan ke kader internal PDIP sendiri untuk membangun solidaritas partai di tengah kasus Hasto yang dianggap sarat akan tekanan hukum yang politis.
Verdy menyatakan sikap ini juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak nyaman dengan arah kekuasaan politik pemerintahan hari ini. Khususnya dalam kasus Hasto.
Ia menilai ketidaknyamanan PDIP itu karena masih ada anggapan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada di bawah bayang kekuasaan Joko Widodo lewat proksinya dalam pemerintahan Prabowo.
“PDIP merasa ada upaya untuk ‘membungkam’ partai atau setidaknya melemahkan PDIP sebagai oposisi atau mengganggu stabilitas internal partai menjelang kongres,” ucap dia.
Verdy menyatakan apabila PDIP mampu mengelola narasi kasus Hasto ini sebagai serangan politik ke partainya, mereka bisa memperkuat basis dukungan mereka sekaligus menekankan posisinya sebagai oposisi.
Namun, ia menyebut bahwa penahanan Hasto ini juga dapat memperburuk soliditas internal partai, khususnya jelang kongres pada April mendatang.
Verdy menyatakan bahwa PDIP harus mengambil posisi yang tegas ke depan, apakah sebagai oposisi atau berkompromi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, lagi-lagi Verdy menekankan bahwa PDIP haruslah tetap menjaga keseimbangan politik.
“Melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah untuk mengikuti retret menjadi suatu hal yang terlalu berlebihan, jika yang dipersoalkan terkait perlakuan hukum terhadap kadernya,” kata dia.
Verdy menyatakan penahanan Hasto ini seharusnya direspons dengan argumentasi hukum juga.
“Tidak perlu resisten dengan program pemerintah yang tidak secara langsung terkait dengan persoalan,” ucapnya.
Posisi Dilematis Pramono Cs
Verdy lantas menyoroti posisi sejumlah kader PDIP yang dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan Prabowo. Salah satunya Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Mereka dinilai dalam posisi yang dilematis. Pada satu sisi memiliki kedekatan dengan pemerintahan Prabowo. Namun, di sisi lain mereka juga terikat dengan instruksi partai. yang dalam hal ini tampak tidak ingin menunjukkan dukungan eksplisit ke pemerintahan baru.
“Ini menciptakan ambiguitas komunikasi politik di mana kader harus berhati-hati dalam setiap pernyataan dan tindakannya agar tidak dianggap menentang garis partai tetapi juga tidak memutus hubungan dengan pemerintahan,” ucapnya.
Selain itu, menurutnya ini juga bisa memberi makna pesan ganda. Artinya, kader-kader kepala daerah dari PDIP akan mencoba menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Prabowo tanpa terlihat secara terbuka melawan PDIP.
“Hal itu yang juga akhirnya tampak terlihat ragu-ragu ketika memang ada yang mencoba datang di retret, tapi menunjukkan kurang maksimal karena tidak mengikuti rangkaian penuh seperti yang lain,” ujar dia.
Verdy menyebut pemerintah bisa meredakan ketegangan ini lewat pendekatan diplomatis atau justru membiarkan PDIP kian menjauh.
“Jika Prabowo ingin menjaga stabilitas, perlu membuka komunikasi dengan Bu Mega agar tidak memperburuk polarisasi politik. Bisa dipertimbangkan untuk melakukan pertemuan dengan spirit rekonsiliasi mengundang Megawati untuk berdialog,” ucapnya.
Verdy pun berpendapat kongres PDIP pada April mendatang akan menjadi ajang PDIP dalam bersikap ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apakah mereka akan menegaskan untuk mengambil sikap sebagai oposisi atau justru justru membuka peluang kompromi.
Verdy menyebut ketegangan ini akan menjadi ujian bagi PDIP apakah kian solid sebagai oposisi atau justru mengalami dinamika internal yang melemahkan posisi politiknya.
“Bagaimana respons pemerintah dan langkah PDIP di kongres mendatang akan menjadi penentu apakah ketegangan ini akan berakhir dengan kompromi atau justru melahirkan oposisi yang lebih kuat,” ucap Verdy.
Patuh Instruksi Partai atau Tunduk ke Pusat
Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan memberikan perhatian khusus bagi kader PDIP yang memilih tetap hadir ke retret.
Ia menyebut mereka yang hadir lantaran berpandangan lain dengan keputusan partai. Cusdiawan mengatakan hal itu mungkin berkaitan dengan pertimbangan karier politiknya ke depan.
“Mungkin saja di kepalanya memiliki semacam kesadaran bahwa merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi karier politiknya mana kala ia memilih ‘sangat berjarak’ dengan pemerintahan pusat yang saat ini tengah berkuasa,” ucap Cusdiawan.
Cusdiawan menyebut ‘boikot retret’ ini bisa dimaknai sebagai pemantapan posisi mereka sebagai oposisi sekaligus secara simbolis untuk unjuk diri bahwa Megawati sebagai politisi dan PDIP sebagai parpol masih memiliki kekuatan dan daya tawar politiknya sendiri.
Ia pun mengartikan itu tak sebatas sebagai respons kasus yang menimpa Hasto. Melainkan juga merespons posisi Prabowo yang selama ini terkesan berada di persimpangan jalan.
Pada satu sisi, Prabowo terlihat ingin mengembangkan gaya kepemimpinan politik akomodatif, termasuk berkawan dengan PDIP.
“Tapi pada sisi lain, bahwa Jokowi yang dianggap memiliki ‘saham politik’ atas naiknya Prabowo sebagai presiden,” ujar dia.
Cusdiawan pun mengatakan Prabowo sebagai presiden juga perlu merespons sikap ‘boikot retret’ dari PDIP tersebut.
Menurutnya, Prabowo harus mampu merespons itu dan menjelaskan bagaimana implikasi secara ketatanegaraan terhadap para pemimpin daerah yang tidak mengikutinya.
Masih Tunggu Lampu Hijau
Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP sudah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2) menunggu arahan jadwal bergabung ke kegiatan retret menyusul instruksi dari Megawati.
Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo menyatakan 55 kepala daerah itu terdiri dari kepala daerah tingkat wali kota dan bupati, dan dua sisanya kepala daerah tingkat gubernur
Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retret Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum partai, Megawati Soekarnoputri.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di sebuah kafe di Magelang, Sabtu (22/2).
“Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” sambungnya.
“Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu itu sudah mewakili dua arah ya, mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.
Belakangan, sebanyak 17 dari 55 kepala daerah PDIP dikabarkan sudah bergabung mengikut retret. Sementara Pramono dan sisa kepala daerah lainnya masih standby di Magelang menunggu arahan pengurus pusat PDIP.
(gil/mnf)
