Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Agama untuk mempertimbangkan ulang usulan biaya ongkos haji 2025 yang dibebankan ke jemaah sebesar Rp 65.372.779,49.
Cucun menilai usulan kenaikan ongkos haji akibat penurunan nilai manfaat yang diberikan Pemerintah dari 40 persen menjadi 30 persen itu akan mengejutkan calon jemaah haji.
“Kalau (nilai manfaat) langsung 70-30 (persen) pasti agak tersentak masyarakat tetapi ini juga perlu sosialisasi kepada publik bahwa ini masih dalam pendalaman,” kata Cucun saat dihubungi, Senin, (30/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cucun mendorong Pemerintah memiliki peta dalam menyusun nilai manfaat yang diberikan Pemerintah kepada jemaah haji.
Ia berharap peta tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian calon jemaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci.
“Tahun kemarin terakhir itu 60-40 Nah sekarang usulannya 70-30 Ini sebetulnya harapan kita di DPR ada roadmap,” ujar dia.
“Roadmap yang betul-betul tidak menjadi beban juga karena tadi ada beberapa pertimbangan kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja,” sambungnya.
Oleh karena itu, Ia berharap Kemenag mendengar masukan DPR yang meminta usulan ongkos haji yang dibebankan kepada calon jemaah dikurangi.
“Sehingga tidak terlalu jauh dengan selisih yang waktu tahun 2024, Termasuk emang dari secara akumulasi ini berkurang menurun ya total pembiayaan,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99.
Dari total BPIH itu anggaran yang dibebankan kepada jemaah haji adalah Rp 65.372.779,49 atau sebesar 70 persen dari keseluruhan BPIH. Sementara nilai manfaatnya sebesar Rp 28.016.905,5 sebesar 30 persen.
Dengan demikian, Angka biaya haji yang dibebankan kepada jemaah itu naik sekitar Rp 9 juta dibandingkan 2024 dengan rata-rata sebesar Rp 56 Juta.
Opsi turunkan keuntungan Avtur
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i sementara itu menyatakan usulan BPIH untuk Haji 2025 masih bisa diturunkan dari angka Rp93 juta hingga ke Rp85 juta.
Syafi’i mengatakan pihak Kemenag tengah menggodok kajian untuk menurunkan ongkos haji 2025.
“Artinya untuk menjadi guidance bagi kita membahas penurunan angkos haji tahun 2025 ini. Karena ini masih bisa kita dalami lagi menurut saya. Banyak unsur-unsur yang masih bisa kita tekan,” kata dia dalam rapat kerja bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).
“Kalau dari awal kita sudah kasih turun, kayaknya DPR tinggal amin saja. Kita kan nggak enak juga itu,” sambungnya.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah biaya operasional terkait penyelenggaraan haji yang masih bisa ditekan untuk menurunkan ongkos haji 2025.
Salah satunya, kata dia, upaya efisiensi biaya operasional di sektor transportasi untuk perjalanan jemaah dan petugas haji 2025 mendatang.
Lebih lanjut, Syafi’i pun mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar upaya tersebut untuk dilakukan.
“Ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk meminta kepada Pertamina untuk menurunkan keuntungan avtur khusus untuk pemberangkatan haji dan ini kemudian berkaitan dengan Garuda yang juga karena itu bisa menurunkan angkos haji,” jelas dia.
(mba/gil)
