Pj Gubernur Minta Pramono-Rano Beri Perhatian Kepulauan Seribu

Berita, Nasional2 Dilihat
banner 468x60
banner 468x60




Jakarta, CNN Indonesia

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi berpesan ke Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno agar turut memperhatikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Teguh menekankan agar pembangunan di Kepulauan Seribu tak tertinggal dari lima kota lain yang ada di Jakarta.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Nah, bagaimana sekarang kita juga bisa memberikan perhatian kepada Kabupaten Kepulauan Seribu agar bisa relatif setara dengan kota-kota yang ada di DKI, apakah itu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan Timur,” kata Teguh di CNN Indonesia TV News Room, Jumat (24/1).

Selain itu, Teguh juga berpesan ke Pram-Rano agar memerhatikan betul penyiapan infrastruktur dasar kota. Mulai dari terkait urusan air limbah, cakupan air bersih, hingga pengembangan transformasi publik.

Lalu, ia juga berharap agar Pramono-Rano juga tak luput dari permasalahan ruang publik dan ruang terbuka hijau.

“Kalau [banjir] rob itu masih harus kita tangani bersama, ini juga penting,” ucapnya.

Pramono-Rano dijadwalkan akan dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 mendatang.

Mereka tampil jadi pemenang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024 usai mengalahkan dua rivalnya, RK-Suswono dan Dharma-Kun.

Di sisi lain, muncul polemik di Pulau Pari di Kepulauan Seribu. 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyegelan terhadap aktivitas pembangunan di Pulau Biawak, bagian dari gugusan Pulau Pari di Kepulauan Seribu.

Pembangunan tersebut diduga telah melakukan pengerukan pasir ilegal, membabat puluhan ribu pohon mangrove hingga penghancuran terumbu karang.

Aktivitas pengerukan tersebut diduga dilakukan untuk reklamasi resor wisata tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan, Dokumen Lingkungan, maupun Persetujuan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Pengerukan pasir laut tanpa izin di Pulau Pari adalah tindakan ilegal yang berpotensi merusak ekosistem laut dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi. Kami akan bertindak tegas untuk memastikan pembangunan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (23/1).

(mnf/fra)


[Gambas:Video CNN]





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *