Jakarta, CNN Indonesia —
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan untuk menghadiri retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang. Ia hadir bersama kepala daerah kader PDI Perjuangan yang lain.
Ia mengungkapkan kemungkinan menjadi kepala daerah kader PDIP terakhir yang masuk dan mengikuti retret tersebut. Sementara itu, kader yang lain disebut ada yang diwakili Sekda atas izin Mendagri Tito Karnavian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Intinya ini tunjukkan sampai sekarang saya yang mungkin masuk terakhir, yang lain Sekda. Maka, iya sudah kami semua ikuti retret secara baik-baik,” kata Pramono Anung seperti diberitakan detikcom, Senin (24/2).
“Tentunya kami bertanggung jawab dengan apa yang kami ambil langkah ini,” ia menegaskan.
Ia hadir beberapa hari setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada Kamis (20/2).
Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto ditahan pasca menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Kamis petang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan 10 kepala daerah belum terlihat atau belum bergabung ke retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah hingga Senin (24/2) malam.
Bima mengungkapkan peserta retreat secara keseluruhan adalah 503 kepala daerah. Sementara, mereka yang sudah bergabung atau tercatat hadir sampai malam ini adalah 493 peserta.
Ia tak mendetailkan nama-nama yang belum hadir, namun salah satunya adalah Gubernur Bali sekaligus politikus PDIP I Wayan Koster.
Hanya saja, dari 10 peserta kepala daerah itu sampai malam ini belum juga memberikan kepastian soal keikutsertaan dalam kegiatan retreat yang dijadwalkan berakhir 28 Februari 2025 besok.
Sesuai ‘aturan main’, panitia retret memberikan kelonggaran dengan mengizinkan kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirimkan wakil kepala daerah sebagai penggantinya.
Apabila wakil kepala daerah juga masih berhalangan, maka Sekda harus dikirimkan ke Akmil sebagai gantinya, mempertimbangkan pentingnya materi retret Akmil ini.
Namun, para kepala daerah yang absen pada retret kali ini, diwajibkan ikut gelombang berikutnya. Yakni, berbarengan dengan calon kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada 2024.
(chri)
