Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPR RI Puan Maharani tak mau berspekulasi soal desakan agar Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro segera dievaluasi usai didemo pegawai kementerian atas sejumlah tuduhan aroganisme.
Menurut Puan, tergantung Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Satryo setelah kegaduhan yang terjadi. Pasalnya, kata dia, itu adalah hak prerogatif Prabowo selaku presiden.
Walaupun demikian, dia memastikan Komisi X DPR RI pun akan melakukan fungsinya untuk mendalami kegaduhan yang terjadi di Kemendiktisaintek awal pekan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dari DPR itu Komisi X. Namun, terkait apakah dievaluasi atau tidak itu hak prerogatif Presiden,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/1).
Meski begitu, Puan meminta agar semua kasus yang terjadi di lembaga itu diselesaikan secara transparan. Di sisi lain, Puan menyebut juga tak akan lepas tangan sepenuhnya.
Menurut dia, DPR akan terus mencermati dan menindaklanjuti perkembangannya melalui Komisi X DPR.
“Apapun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR tentu saja akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait,” kata Ketua DPP PDIP tersebut.
Sementara itu, Komisi X DPR dijadwalkan bakal segera menggelar rapat dengan Satryo. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyebut Kemendiktisaintek merupakan mitra kerja komisinya.
Pihaknya telah menjadwalkan rapat kerja antara pada 22 atau 23 Januari mendatang usai pembukaan masa sidang DPR.
“Komisi X akan mengundang Kemendiktisantek tanggal 22 atau 23 Januari untuk membahas beberapa agenda,” ujar Hetifah saat dihubungi, Senin (20/1) malam.
Sebelumnya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro didemo para pegawai di kementeriannya, Senin (20/1). Demo itu diduga terkait langkah Satryo memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan dugaan tindak kekerasan. Namun, dia membantah semua tuduhan itu.
“Demo itu terkait kami sedang melakukan upaya mutasi besar-besaran karena pecahnya jadi tiga menteri, kita perlu banyak orang, kita ingin benahi sesuai amanat presiden harus hemat dengan anggaran pemerintah,” kata Satryo usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin sore, seperti dikutip dari detikJabar.
Dia juga membantah telah melakukan kekerasan, “enggak ada, tidak benar”.
(thr/tsa)
