Jakarta, CNN Indonesia —
Hasil survei LSI Denny JA terkait 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mendapatkan respons buruk dari masyarakat.
Dari rentang penilaian -1 hingga -9, wacana itu mendapatkan skor -7,9. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan tiga alasan responden merespons itu negatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, wacana itu dinilai sebagai bentuk pelemahan demokrasi karena mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah.
Lalu, wacana itu juga dinilai berpotensi meningkatkan resiko korupsi. Responden berpendapat pemilihan lewat DPRD dapat meningkatkan praktik politik uang dan korupsi.
“Mengingat potensi transaksi politik antara calon kepala daerah dan anggota DPRD,” kata Ardian dalam paparannya.
Terakhir, wacana itu mendapatkan penolakan dari publik luas, mendapat resistensi kuat dari masyarakat yang menghargai hak pilih langsung sebagai bagian dari demokrasi.
Lalu di posisi kedua program yang mendapatkan respons negatif ialah pembentukan kabinet jumbo, dengan penilaian -6,8.
Responden beralasan salah satunya ialah dinilai inefisien dan boros, mereka menilai jumlah kementerian dan pejabat tinggi yang berlebihan dapat membebani anggaran negara tanpa jaminan peningkatan kinerja pemerintahan.
Kemudian anyaknya kementerian baru yang tak siap bekerja sejak hari pertama, karena infrastrukturnya belum siap.
“Potensi konflik kepentingan: Jika penambahan kementerian lebih karena utang budi politik daripada kebutuhan real pemerintahan,” ucapnya.
Lalu di urutan ketiga ada program penghapusan piutang macet UMKM yang juga mendapatkan respon negatif dengan skor di angka -5,7.
(mnf/fra)
