Medan, CNN Indonesia —
Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Senin (30/12). Mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Awalnya massa melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sumut sambil membentangkan spanduk berisi penolakan PPN 12 persen. Spanduk tersebut bertulisan “Pajak Dinaikan, Koruptor Dimaafkan dan Pejabat Dimewahkan.”
Setelah itu, massa merangsek masuk ke gedung DPRD Sumut dengan menerobos gerbang. Mereka menduduki Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut. Ruangan tersebut tampak kosong, polisi di lokasi tampak melakukan penjagaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hari ini DPRD Sumut kami segel. Kami minta pemerintah melakukan pengkajian ulang, melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat,” ujar Koordinator Aksi, Khairul Fahmi.
Kemudian massa kembali berorasi menolak kenaikan PPN 12 persen. Wakil DPRD Sumut, Salman Al Farisi sempat menemui pengunjuk rasa, namun mereka menolaknya. Mereka meminta semua fraksi hadir untuk berdiskusi dengan mereka soal kenaikan PPN 12 persen.
“Tak ada juga fraksi yang menghadirkan semua anggota fraksi. Kami ingin semua anggota fraksi menemui kami. Mereka adalah perwakilan rakyat, tak seharusnya mereka abai dengan penderitaan rakyat,” ujar Khairul Fahmi
Dalam kesempatan itu, Khairul mengatakan kehadiran massa aksi untuk mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera membatalkan kebijakan PPN 12 persen.
“Oleh karena itu kami meminta Presiden membatalkan kebaikan PPN 12 persen. Ini demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tegas Khairul
Massa juga menekankan pentingnya peraturan pemerintah pengganti undang undang atau Perpu guna membatalkan implementasi PPN 12 persen tersebut.
“Kami juga meminta pemerintah untuk fokus pada peningkatan penerimaan negara melalui langkah-langkah yang lebih progresif seperti optimalisasi pajak dan sektor yang selama ini tidak tergarap dengan baik bukan malah membebani masyarakat kecil,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut, Zulkifli mengatakan para mahasiswa menolak kehadiran Wakil Ketua DPRD Salman Al Farisi dan dua orang anggota Komisi A DPRD Sumut. Sebab mereka menginginkan semua fraksi hadir berdiskusi dengan mereka.
“Dapat kami sampaikan bahwa pimpinan DPRD itu, kolektif kolegial satu pun sudah mewakili seluruh anggota DPRD. Kemudian piket yang menerima aspirasi ditetapkan itu Komisi A. Kita sudah hadir, cuma adek-adek belum terima,” urainya.
Setelah berorasi sekitar 3 jam di dalam ruang rapat paripurna DPRD Sumut, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB dengan tertib.
(fnr/isn)
