Rangkaian Aksi Lanjutan ‘Indonesia Gelap’: dari Padang hingga Malang

Padang, CNN Indonesia —

Setelah rangkaian demo hari pertama bergulir pada Senin (17/2) di Jakarta hingga Denpasar, aksi mahasiswa ‘Indonesia Gelap’ kembali terjadi pada Selasa (18/2) lalu di sejumlah kota lain yakni di Padang di Sumatera Barat hingga Malang di Jawa Timur.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) batal menggelar aksi demonstrasi hari kedua “Indonesia Gelap” di Jakarta pada Selasa (18/2) kemarin, dan tengah menyiapkan demonstrasi puncak yang akan digelar Kamis (20/2).

“Hari ini dimaksimalkan sama teman-teman buat konsolidasi masing-masing internal kampus,” kata Herianto kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

“Karena Rabu teklap (teknis lapangan) baru Kamis-nya aksi di Istana,” imbuhnya.

Padang

Di Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat, ratusan mahasiswa menggelar aksi #IndonesiaGelap di depan Gedung DPRD Sumbar pada Selasa sore. Aksi diwarnai bakar ban bekas di dekat pintu masuk gedung, hingga menggoyang pagar gedung dewan.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan “Kekacauan 100 Hari Prabowo-Gibran, Indonesia Gelap” memadati Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar) di Jalan S Parman, Padang hingga membuat lalu lintas tersendat.

Pantauan di lapangan, aksi massa dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Sambil membawa sejumlah spanduk, mahasiswa menyuarakan keluhan masyarakat tentang berbagai kebijakan pemotongan anggaran dari Presiden RI Prabowo Subianto yang juga diduga menyasar sektor pendidikan hingga kesehatan.

“Pemangkasan anggaran, sengsara”, “Indonesia Cemas 2045”, “Hentikan Pemangkasan Anggaran Pendidikan”, hingga “Indonesia Gelap” adalah di antara spanduk yang dibawa massa.

Semarang

Aksi mahasiswa di Kota Semarang sempat menerobos dan menduduki halaman kantor pemprov atau kantor gubernur Jateng di Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa sore kemarin.

Mobil komando yang dibawa massa pun menerobos memasuki halaman Kantor Pemprov Jateng. Massa kemudian duduk di halaman dan menyampaikan orasi.

Mengutip dari detikJateng, selain memprotes efisiensi anggaran, mereka juga menyinggung Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Mereka kompak menyerukan ‘ganyang Fufufafa’.

“Dari tadi orasi selalu menyenggol Prabowo, tapi kita lupa Wapresnya Fufufafa. ‘ganyang Fufufafa sekarang juga’,” kata orator di aksi tersebut.

Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa mulai dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas Semarang (USM), hingga komunitas-komunitas di Kota Semarang.

Mereka menamakan diri Aliansi Semarang Menggugat. Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq menyebut aksi ini merupakan bentuk respons terkait kebijakan Prabowo-Gibran.

“Pun ini akumulasi kemarahan kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan Semarang Raya, soal efisiensi anggaran dan kebijakan lain untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, dan juga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Aufa di lokasi.

“Kemarin disampaikan anggaran pendidikan ini juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak, UKT dan SPI, sehingga kita menggugat dan menegaskan kepada pemerintah bagaimana kebijakan dibuat, pemerintah juga sampai plin-plan,” lanjutnya.

Malang

Demonstrasi mahasiwa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan DPRD Kota Malang, Jawa Timur berjalan ricuh Selasa (18/2). Massa bahkan berhasil menjebol pintu gerbang gedung DPRD Kota Malang.

Ribuan massa aksi dari BEM se-Malang Raya dan Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya awalnya melakukan aksi bakar. Setelah itu tensi demonstrasi meningkat hingga akhirnya massa mendobrak pintu gerbang hingga berhasil masuk ke halaman DPRD Kota Malang.

Para mahasiswa sempat ditemui oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan sejumlah perwakilan fraksi lain. Tapi massa aksi ternyata masih tak puas dengan hasil negosiasi. Walhasil, kericuhan pun kembali pecah.

Dalam aksinya, salah satu orator, Daniel Alexandre Siagian mengatakan setidaknya ada 14 poin tuntutan massa demonstran. Salah satunya mereka memprotes Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Kebijakan pemangkasan anggaran ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan penanganan kemiskinan,” kata Daniel.

Selain itu mereka juga mengkritisi 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya yang gemuk.

“Pada akhirnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa kebobrokan di sisi pemerintahan terus terjadi dari segala sektor dari sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, agraria, HAM, lebih-lebih lagi dari sektor PSN yang saat ini belum tepat sasaran,” ucapnya.

Surabaya

Sementara itu di Surabaya, dua mahasiswa yang ditangkap aparat saat aksi ‘Indonesia Gelap’ di DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (17/2) kemarin akhirnya dibebaskan.

Jumlah orang yang digelandang polisi itu ternyata tak sampai lima seperti pada berita sebelumnya.

Korlap aksi sekaligus Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur, Thaariq Aulia Akbar alias Atta menyebut, sebanyak dua mahasiswa yang sempat diamankan pihak kepolisian, saat ini sudah dibebaskan.

“Sudah dikeluarkan (dibebaskan), ada dua mahasiswa yang sebelumnya diambil (ditangkap aparat) Dari Unesa (Universitas Negeri Surabaya) dan Uinsa (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel),” kata Atta saat dikonfirmasi, Selasa (18/2).

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berinisial NZ, diduga ditangkap dan mengalami tindak kekerasan dari aparat saat mengikuti aksi ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin lalu.

NZ, yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Unesa ini adalah bertugas sebagai salah satu negosiator dalam aksi.

“Waktu chaos sampai water cannon disemprot, saya masih lobbying dengan polisi, terutama provost, karena dari korlap aksi massa dari pada nanti aksi nggak selesai akhirnya lobi pihak polisi agar tidak chaos,” kata NZ usai dibebaskan, Selasa kemarin.

Namun, situasi berubah menjadi ricuh tak lama setelah water cannon ditembakkan. Tiba-tiba ada aparat yang memukulnya, menginjaknya dan menggeretnya.

“Lalu diamankan digeret ke dalam [DPRD Jatim]. Waktu jalan juga masih kena hantam dan sebagainya. Sampailah di depan teras lobby DPRD memang ada aparat polisi masih memukuli saya. Sampai situ [lobby] saya tepar, tidak sadar diri, tergeletak lemas. Lalu dibangunkan satpam,” tuturnya.

Dia kemudian diinterogasi aparat, termasuk ditanyai data pribadinya seperti nama dan alamat. Meski tidak mengalami intimidasi verbal, dia menyayangkan tindakan kekerasan yang dialaminya.

“Saya akan menempuh jalur hukum. Ini sedang dikonsolidasikan dengan seluruh BEM dari Jatim untuk mengawal tindakan represif dari polisi,” katanya.

Sebelumnya, polisi membantah telah menangkap mahasiswa massa aksi ‘Indonesia Gelap’ saat demonstrasi di depan DPRD Jatim Surabaya, Senin (17/2). 

“Tadi tidak ada yang diamankan, semuanya adek-adek mahasiswa boleh dikonfirmasi. Apa yang disampaikan, isu-isu ada yang diamankan. Saya pastikan tidak ada diamankan,” kata Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo

Ia menuturkan aksi ‘Indonesia Gelap’ yang berlangsung di Surabaya berjalan relatif kondusif. Dan hanya diwarnai sedikit insiden saling dorong.

Makassar

Aksi Indonesia Gelap juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa mengepung kantor DPRD Sulsel menuntut agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.

Massa mahasiswa menutup Jalan Urip Sumohardjo sambil membakar ban bekas di depan pintu gerbang, sehingga polisi pun mengalihkan arus lalu lintas di lokasi unjuk rasa.

Mahasiswa menuntut agar pemerintah tetap mengutamakan pendidikan yang menjadi tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat UU 1945 dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Tuntutan kami hari ini adalah pendidikan dan kesehatan, bukan menjadi prioritas lagi tetapi hanya menjadi bahan pendukung,” kata koordinator aksi, Alfi.

“Kami menuntut agar pemerintah memberikan kesejahteraan terhadap tenaga medis di seluruh daerah. Kemudian memberikan pendidikan gratis yang berkualitas kepada seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Unjuk rasa mahasiswa sempat ditemui perwakilan dari DPRD dan menerima aspirasi mahasiswa untuk dilaporkan ke pimpinan DPRD Sulsel. Setelah pertemuan tersebut, mahasiswa akan kembali aksi di DPRD Sulsel jika tuntutannya tidak disampaikan ke pemerintah pusat.

(ned/frd/kid/gil)