Senator Republik Kecam Sikap AS yang Malah Bela Rusia di Resolusi PBB

Jakarta, CNN Indonesia —

Senator dari Partai Republik John Curtis mengkritik keputusan Amerika Serikat menolak resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk invasi Rusia di Ukraina.

Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara pada Senin (24/2) untuk resolusi yang mengutuk invasi Moskow di Kyiv. Sebanyak 93 negara mendukung resolusi tersebut.

Sementara itu, sebanyak 65 negara abstain dan 18 negara termasuk Rusia dan AS menolak resolusi berjudul “Advancing a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine” itu.

Sikap AS ini mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan Partai Republik. Pasalnya, AS selama ini menentang keras invasi Rusia, terutama ketika di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Menurut Curtis, pergeseran posisi ini pun menunjukkan bahwa cita-cita kebebasan dan demokrasi Amerika kini telah ikut bergeser.

“Saya sangat terganggu dengan pemungutan suara di PBB hari ini yang menempatkan kami di sisi yang sama dengan Rusia dan Korea Utara. Mereka bukan kawan kami,” kata Curtis di X, seperti dikutip Anadolu Agency.

“Postur ini adalah pergeseran dramatis dari cita-cita kebebasan dan demokrasi Amerika,” lanjutnya.

Meski AS menolak resolusi ini, Majelis Umum PBB tetap mengadopsi resolusi tersebut mengingat lebih banyaknya negara yang mendukung. Resolusi itu secara umum menyerukan kuat agar perang di Ukraina segera dihentikan.

“Kita semua menginginkan agar perang berakhir, tapi hal itu harus dicapai dengan syarat memastikan kedaulatan dan keamanan Ukraina, serta menghalangi [Presiden Rusia Vladimir] Putin untuk mengejar ambisi teritorial lebih lanjut,” kata Curtis.

Sejak menjabat, Presiden Donald Trump memang membuat manuver yang tak biasa guna mengatasi perang di Ukraina. Ia ‘merangkul’ Putin dengan mengajaknya berunding berdua soal Ukraina bahkan meneleponnya langsung, hal yang tak dilakukan Biden.

Delegasi AS dan Rusia yang dipimpin oleh menteri luar negeri masing-masing bahkan telah melakukan pertemuan awal di Arab Saudi pada 18 Februari.

Tokoh-tokoh dari Partai Demokrat dan Republik pun melihat langkah pemerintahan Trump ini sebagai upaya sang presiden berbalik badan dari Ukraina.

(bac/blq)

[Gambas:Video CNN]