Sri Mulyani Bahas Target Tax Ratio 11,8 Persen

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas peluang mengerek target rasio pajak (tax ratio) 2025 ke 11,8 persen, jika mengacu kriteria Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Airlangga mengakui ada pembahasan soal rasio pajak dalam pertemuannya dengan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/3). Namun, ia tak secara gamblang menjelaskan apa isi kesepakatan pemerintah.

“Kemarin (rapat di Istana Kepresidenan dengan Menkeu Sri Mulyani) kita lihat optimalisasi dari berbagai sektor,” ucapnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

“(Target tax ratio) tergantung juga kriteria. Kalau (mengacu) dengan OECD criteria, angkanya (tax ratio) lebih tinggi, (menjadi) 11,8 persen,” sambung Airlangga.

Kendati, Menko Airlangga belum menegaskan apakah Pemerintah Indonesia bakal menggunakan standard OECD dalam menetapkan target tax ratio tahun ini.

Jika mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, tax ratio alias rasio penerimaan perpajakan Indonesia tahun lalu baru menyentuh 10,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara, target awal tax ratio di 2025 sebesar 10,24 persen.

Lalu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan tax ratio Indonesia bisa naik lagi ke level 11,52 persen-15 persen di 2029.

Prabowo juga masih kukuh membentuk Badan Penerimaan Negara pada periode kepemimpinannya. Salah satu tujuannya adalah mengerek tax ratio.

“Highlight intervensi dari mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23 persen,” tulis dokumen RPJMN 2025-2029.

“Salah satu kunci untuk meningkatkan ruang fiskal memadai adalah peningkatan pendapatan negara. Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak,” klaim pemerintah.

Pria yang juga ketua umum Partai Gerindra itu menyebut rendahnya penerimaan negara saat ini imbas kesenjangan dalam aspek administrasi maupun kebijakan. Ia menganggap perlu transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk menggenjot pendapatan.

Coretax menjadi ujung tombak utama. Namun, Prabowo menegaskan kehadiran sistem perpajakan canggih mesti diiringi dengan pembenahan tata kelola kelembagaan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)