Jakarta, CNN Indonesia —
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menargetkan pada 2025 provinsi yang dipimpinnya terbebas dari aksi premanisme. Dedi juga akan membentuk satuan tugas (satgas) antipremanisme.
Pernyataan Demul soal bebas premanisme sehubungan dengan aksi meresahkan dibarengi unsur intimidasi yang dilakukan anggota ormas (organisasi masyarakat) dan LSM tertentu di Bekasi, Jawa Barat.
“Targetnya tahun (2025) ini, Jabar bebas dari aksi premanisme,” kata Dedi Mulyadi alias Demul di Bandung, seperti dilansir Antara, Jumat (21/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi siap mewujudkan target itu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Dia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jawa Barat, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas itu.
Dia berpendapat aksi premanisme yang ditunjukkan anggota LSM dan ormas tertentu sudah meresahkan, dengan melakukan intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah.
“Ada peristiwa di Bekasi yang sekuriti diintimidasi, begitu juga di Kabupaten Bekasi yang ngamuk di kantor dinas. Karenanya kami mau bentuk satgas anti premanisme,” ujar dia.
Dia menekankan aksi premanisme dengan intimidasi dan perusakan seperti yang terjadi di kantor dinas di Kabupaten Bekasi tidak akan dibiarkan dan selesai hanya dengan permintaan maaf.
“Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum,” kata Demul.
Dengan kehadiran satgas antipremanisme di Jawa Barat, kata dia, diharapkan menjadi salah satu solusi suapa kejadian serupa tidak terulang. Satgas tersebut nantinya akan diisi dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM atau PM.
Demul menyebut pembentukan satgas antipremanisme dirancang untuk kepentingan jangka panjang, tak cuma pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi untuk menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat.
“Satgas ini agar bisa gerak cepat memberantas premanisme, jadi nanti ada lembaga khusus sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
(wiw)