Trump Segera Teken Perintah Eksekutif Bubarkan Departemen Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut siap menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan pada hari ini, Kamis (20/3) waktu setempat. 

Sejumlah pejabat mengatakan Trump akan meneken perintah eksekutif itu dalam sebuah acara di Gedung Putih.

“Perintah eksekutif Presiden Trump untuk memperluas kesempatan Pendidikan akan memberdayakan orang tua, negara bagian, dan masyarakat untuk mengambil kendali dan meningkatkan hasil bagi semua siswa,” kata juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam rilis resmi, dikutip CNN.

Menurut konstitusi AS penutupan Departemen Pendidikan perlu tindakan kongres. Namun, Trump disebut bakal mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon mengambil semua langkah yang diperlukan sesuai rencana presiden.

“Untuk memfasilitasi penutupan Kementerian Pendidikan mengembalikan kewenangan pendidikan ke negara bagian,” kata salah satu pejabat.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan pendanaan pusat untuk pelajar disabilitas, dana untuk sekolah berpenghasilan rendah, dan pembayaran pinjaman tak akan diubah dalam perintah tersebut.

Trump sudah sejak lama ingin membubarkan Departemen Pendidikan.

Saat kampanye, Trump berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk membubarkan lembaga tersebut usai menjabat lagi.

Di bawah pemerintahan Trump, Departemen Pendidikan kemungkinan akan menggunakan lembaga ini untuk mengubah aturan yang memperluas perlindungan terhadap murid-murid LGBTQ.

Alasan lain Trump dan sekutu ingin menutup Departemen Pendidikan adalah mereka menuduh kementerian “indoktrinisasi generasi muda dengan materi rasial, seksual, dan politik yang tidak pantas.”

Mereka menuduh Departemen Pendidikan mendorong ideologi politik yang mereka sebut sebagai “woke” kepada anak-anak, terutama terkait isu gender dan ras terutama soal isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer plus atau LGBTQ+.

Kelompok konservatif juga berpendapat bahwa beberapa fungsi Kementerian Pendidikan, seperti pengelolaan pinjaman dana sekolah, seharusnya dialihkan ke Departemen Keuangan AS.

(isa/dna)