Vietnam Mau Pangkas Jumlah Kementerian, Apa Alasannya?

Jakarta, CNN Indonesia —

Vietnam bakal melakukan reformasi pemerintahan dengan menggabungkan kementerian dan lembaga negara, dari 30 menjadi 21 badan pemerintahan pada 2025 mendatang.

Reformasi birokrasi tersebut diharapkan akan selesai pada April 2025, sehingga nantinya Vietnam akan memiliki 13 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, dan 4 badan pemerintah tambahan.

Dilansir dari DW, salah satu perubahan paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi, untuk membentuk “kementerian super” baru yang disebut Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas dan Sosial akan digabung dengan Kementerian Dalam Negeri.

Partai Komunis juga disebut bakal mengalami restrukturisasi. Komisi Pusat Urusan Luar Negeri partai dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional, akan diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu beberapa lembaga media milik negara, terutama radio akan dibubarkan, dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Meskipun angka spesifik belum diungkapkan, namun skala perombakan ini disebut bakal berdampak pada ribuan pegawai negeri sipil.

Menurut dokumen Partai Komunis Vietnam yang ditinjau Reuters, proposal tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah menjelang pengesahan di parlemen pada Februari 2025.

Alasan pangkas kementerian

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, mengatakan rencana reformasi tersebut sebagai kebutuhan ekonomi. Dia juga menyebut selama ini lembaga-lembaga negara justru menjadi “jalan buntu dari segala hambatan”.

To Lam mengungkap perombakan ini bertujuan untuk menjadikan pemerintah yang “ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak”.

Mantan Direktur Institut Pusat Manajemen Ekonomi, Nguyen Dinh Cung, mengatakan reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan.

“Proyek investasi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan prosedurnya. Pada saat prosedur selesai, peluang bisnis mungkin telah berlalu, dan rencana awal harus direvisi,” kata dia.

Cung menyebut perampingan kementerian dan lembaga negara akan mempermudah administrasi investasi, serta skema infrastruktur dan real estat. Selain itu, upaya ini juga akan menyelesaikan sebagian tumpang tindih kelembagaan.

Reformasi birokrasi Vietnam terjadi di tengah kekhawatiran laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara yang bergantung pada ekspor, Vietnam disebut tengah mengalami ketidakpastian hubungan dagang dengan pasar terbesar Amerika Serikat, jelang kepemimpinan Donald Trump.

Trump mengancam bakal mengenakan kenaikan tarif sebesar 10%-20% pada semua impor. Trump juga melabeli Vietnam “berperilaku buruk”, karena nilai dagangnya dengan AS surplus besar sejak 2019 lalu.

(dna/dna)