Wacana Bahlil Tertibkan Solar Subsidi Bagian Instruksi Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rencana penertiban distribusi solar subsidi oleh Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia adalah respons instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menyatakan Bahlil berencana mengambil langkah itu untuk menindaklanjuti kebijakan Prabowo dalam menata permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

“Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden RI Prabowo untuk melakukan penataan di segala bidang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” kata Idrus di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/2).

“Bung Bahlil Lahadalia di samping ya dirinya selaku Menteri ESDM telah mengambil kebijakan bahwa setelah mengatur, menata pendistribusian gas melon ini akan dilanjutkan dengan penataan tentang BBM utamanya dengan solar,” lanjut dia.

Idrus menyebut Bahlil telah mengakui mungkin kebijakan itu akan memantik reaksi yang beragam di masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Namun, sebagaimana yang terjadi di persoalan gas LPG 3 kg kemarin. Idrus menyebut Bahlil turun langsung melihat masalah yang terjadi di lapangan dan dinilai berhasil mengatasinya.

“Apapun risikonya akan dihadapi. Ya itu Pak Bahlil sudah seperti kita itu mengambil alih tanggung jawab tidak melempar kepada yang lain,” ucapnya.

Bahlil sebelumnya mengungkapkan rencana untuk menertibkan distribusi solar subsidi. Rencana itu mencuat di tengah upaya Bahlil menata penyaluran LPG 3 kg yang sempat menuai kontroversi.

Ia menekankan bahwa solar subsidi perlu diterbitkan agar tepat sasaran di masyarakat. Bahlil berpendapat penyaluran solar subsidi selama ini masih belum tepat sasaran.

Bahlil juga tak menampik rencana itu beresiko memantik keributan seperti awal pengaturan penyaluran LPG 3 kg. Namun, ia tak khawatir jika harus menghadapi situasi serupa.

“Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar,” ujar Bahlil dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2).

(mnf/chri)