Walhi hingga Dosen Bantah Menteri ATR soal Abrasi di HGB Laut Sidoarjo

Surabaya, CNN Indonesia —

Sejumlah pihak membantah klaim Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang menyebut Hak Guna Bangunan (HGB) di laut Sidoarjo, berdiri di atas daratan yang terdampak abrasi.

Nusron menyebut, dulunya lahan itu adalah tambak perikanan. Namun seiring waktu terjadi pengikisan tanah di pesisir pantai atau abrasi. Walhasil lahan tersebut sekarang menjadi bagian dari laut. Dia juga menunjukkan foto atau peta lahan pada saat kondisi sebelum dan sesudah terjadi abrasi.

“Dulu awalnya itu adalah tambak ceritanya. Nah, kemudian saya cocokkan dengan peta supaya bapak-bapak paham ini saya tunjukin peta before sama after. Sebelumnya memang begini (lahan tambak), dan sekarang laut,” kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1) kemarin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, klaim Nusron itu dibantah oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang melakukan penelitian pada temuan HGB tersebut.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim Wahyu Eka Setyawan mengatakan, berdasarkan visual citra satelit, wilayah yang menjadi lokasi HGB tersebut berada di kawasan laut sejak bertahun-tahun silam.

“Bahkan sejak tahun 2002 kawasan tersebut tidak pernah berupa daratan, sehingga klaim [Nusron] bahwa sebelumnya merupakan daratan harus dibuktikan secara transparan oleh BPN kepada publik,” kata Wahyu.

Tak cuma Walhi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, orang pertama yang membongkar temuan HGB ini juga melakukan pengamatan citra satelit serupa.

“Saya ingin membagikan temuan penting yang menunjukkan bahwa pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut Sidoarjo secara historis berada di atas laut, mangrove, dan tambak,” kata Thanthowy.

Fakta ini, kata dia, didukung oleh data visual berupa timelapse dari Google Earth, yang merekam perubahan kondisi wilayah HGB tersebut dari tahun 1988 hingga 2022.

Thanthowy mengungkapkan, metode pengamatannya ini berpatokan pada titik koordinat spesifik lokasi yang dianalisis. Tepatnya di koordinat 7.342163°S, 112.844088°E, 7.355131°S, 112.840010°E dan 7.354179°S, 112.841929°E.

“Seluruh data koordinat tersebut saya ambil dan validasi melalui aplikasi Bhumi ATR milik Kementerian ATR/BPN untuk diolah dalam Google Earth,” ucapnya.

Dari titik koordinat lokasi HGB itu, Thanthowy kemudian menggunakan fitur timelapse atau historical imagery di Google Earth untuk mendapatkan visualisasi perubahan geografis dari tahun 1988 hingga 2022.

“Fitur ini memungkinkan pengamatan perubahan kondisi kawasan berdasarkan citra satelit yang terdokumentasi secara berkala,” ucapnya.

Setelah mengumpulkan data dari Google Earth, Thanthowy kemudian merangkumnya ke dalam video timelapse. Video ini bertujuan memberikan bukti visual dan sejarah kawasan tersebut menggunakan citra satelit.

“Hasil temuannya, kawasan yang saat ini bersertifikat HGB secara konsisten merupakan pesisir, area mangrove, tambak perikanan, dan laut hingga saat ini. Tidak ada bukti bahwa kawasan tersebut pernah menjadi daratan untuk pemukiman atau pembangunan.

“Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa kawasan tersebut merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir dan laut yang seharusnya dikelola secara hati-hati,” tegasnya.

[Gambas:Youtube]

CNNIndonesia.com juga melakukan penelusuran langsung ke kawasan HGB tersebut, yakni wilayah di perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Berdasarkan pantauan di lokasi, area ber-HGB itu mencakup daratan dan lautan. Di pesisirnya, terdapat pohon-pohon mangrove yang masih hidup tertanam. Namun, terlihat pula kayu-kayu mati bekas pohon tumbang yang sudah terendam air laut.

Keberadaan kayu-kayu mati bekas pohon tumbang di tepian itu bisa menjadi salah satu indikasi adanya abrasi, yang disebabkan oleh gelombang atau kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Seorang nelayan setempat, Mohammad Soleh (60) mengatakan, area HGB itu dulunya adalah lahan yang diberikan oleh pemerintah desa ke warga desa setempat untuk digunakan sebagai tambak.

“Kurang lebih perkiraan 1985. Itu izin dari bapak kades, digunakan, diperbaiki untuk tambak warga,” kata Soleh, ketika ditemui di rumahnya, Rabu (22/1).

Saat itu, tiap warga desa yang miskin, berhak mendapat bidang perairan sebanyak tiga hektare. Mereka kemudian memanfaatkannya untuk tambak udang, bandeng dan ikan lainnya.

“Saat itu banyak [warga desa] yang punya tambak, hampir satu desa. Kalau per orang saat itu [mendapat lahan] tiga hektare, dikelola jadi tambak bandeng, udang, windu, macem-macem,” ujar dia.

Namun hal itu tak berlangsung lama, enam bulan setelahnya, seorang pengusaha membeli tambak milik warga. Mayoritas warga setuju menjual, karena impitan ekonomi.

“Dibeli PT ini, kurang lebih tahun 1985, itu enggak lama setelah desa kasih izin,” ucapnya.

Kemudian, kata Soleh, pengusaha bernama Hendri tersebut langsung memagari laut yang telah dibelinya menggunakan kayu serta menancapkannya di perairan.

“Kalau [area] Pak Hendri dipagar, punya warga enggak ada. Pagarnya itu dari kayu [jenis] gelam kayak jati, bukan bambu, panjangnya atau tingginya sekitar 2 sampai 3 meter,” ucapnya.

Namun kini, Soleh menyebut, pagar yang dipasang perusahaan itu juga sudah rusak dihempas ombak. Pengamatan di lokasi, pagar-pagar itu kini juga sudah tidak terlihat.

Terungkapnya tiga Hak Guna Bangunan (HGB) 656 hektare di perairan Sidoarjo ini mengejutkan publik. Kanwil Kementerian ATR/BPN menyebut, pemilik HGB tersebut adalah PT Surya Inti Permata (PT SIP) dan PT Semeru Cemerlang (PT SC).

PT SIP memiliki dua bidang dengan luas masing-masing 285,16 hektare dan 219,31 hektare, sementara PT SC memiliki satu bidang seluas 152,36 hektare. HGB ini diterbitkan pada tahun 1996 dengan masa berlaku 30 tahun, dan akan berakhir pada 2026.

Keberadaan HGB di atas perairan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial, terutama bagi masyarakat pesisir di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Source link

Post Views: 2