Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menjadi remote pihak lain dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Apalagi, menurut Ronny, partainya dalam waktu dekat akan menggelar HUT yang ke-52 dan kongres. Dia berharap KPK tetap bekerja secara profesional dan independen.
“Saya berharap KPK tetap profesional dan tidak di-remote oleh pihak lain, apalagi menjelang peringatan ulang tahun partai dan persiapan kongres partai,” kata dia saat dihubungi, Selasa (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu disampaikan Ronny merespons penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap kediaman Hasto pada Senin (7/1) usai yang bersangkutan menjadi tersangka.
Dia tak mempermasalahkan penggeledahan tersebut, sebab merupakan kewenangan penyidik. Namun, Ronny menilai penggeledahan itu tak lebih seperti drama.
“Apa yang dilakukan KPK hari ini lebih terkesan seperti drama saja. Memangnya penyidik mau cari apa di rumah Pak Hasto?” Kata Ronny.
Menurut dia, penggeledahan umumnya dilakukan terhadap pelaku kasus korupsi. Sedangkan, Sekjen partainya, kata dia, bukan pencuri uang negara.
“Penggeledahan begini biasanya hanya kalau tersangkanya pelaku korupsi, mengambil uang negara. Kok diperlakukan seolah-olah Pak Hasto adalah pencuri uang negara? Tidak ada uang negara yang ditilep,” ujar dia.
KPK menggeledah kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah 14 hari sejak KPK mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024.
Hasto sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin, namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Hasto ingin pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari mendatang.
(thr/wiw)
