Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan dua masukan untuk mengatasi polemik terkait rantai pasok LPG 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
Pertama, Bambang mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memastikan subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran. Terlebih, pendistribusian LPG 3 kg disubsidi oleh pemerintah.
“Karena itu pemerintah harus memastikan distribusinya tepat sasaran, artinya benar-benar diterima oleh masyarakat miskin yang membutuhkan,” kata Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengingatkan, LPG 3 kg ditujukan hanya untuk masyarakat miskin, di mana harga jualnya disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp87 triliun per tahun.
Kedua, Kementerian ESDM didukung untuk mengontrol harga LPG 3 kg agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Bangka Belitung itu, hal tersebut diperlukan karena berdasarkan laporan di lapangan, saat ini terjadi lonjakan harga LPG 3 kg di sejumlah daerah. Di sini, kata Bambang, peran Kementerian ESDM penting untuk mengontrol lonjakan harga agar sesuai HET dan tidak menimbulkan gejolak.
“Dan pengecer sebagai subpangkalan itu artinya mereka diformalkan di dalam mata rantai distribusi LPG 3 kilogram, sehingga diharapkan ke depan dapat lebih tertib. Proses ini kita persilakan kepada Kementerian ESDM untuk mengatur lebih rapi dan secara teknisnya tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari,” katanya.
Bambang mengatakan, Komisi XII DPR RI sudah tidak mempersoalkan permasalahan pengecer LPG 3 kg karena sudah diatasi oleh Kementerian ESDM.
“Terkait dengan isu soal pengecer kita sudahi ya, itu kan sudah direvisi oleh Kementerian ESDM, dan kita menyambut baik respon cepat ESDM terhadap situasi di lapangan. Dan kita berharap pengecer itu dapat dibina dan ditingkatkan menjadi subpangkalan seperti rencana awal dari Kementerian ESDM,” pungkasnya.
(rea/rir)
