Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa ibu kota negara (IKN) Nusantara di Pulau Kalimantan akan mulai berfungsi aktif apabila fasilitas gedung untuk tiga lembaga kekuasan atau trias politika sudah lengkap.
Tiga lembaga kekuasaan yang dimaksud yakni yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Presiden [Ppabowo Subianto] menekankan bahwa ibu kota itu akan berfungsi aktif apabila trias politika yang sudah lengkap, jadi tidak hanya kantor presiden tapi juga ada eksekutif dan yudikatif,” kata Bima di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/12).
Saat ini, kata Bima, meski revisi UU DKJ sudah disahkan, perubahan itu hanya pada nomenklatur. Sementara, proses pemindahan akan menunggu Keputusan Presiden (Keppres).
“Sekarang kan masih nomenklaturnya saja dari DKI menjadi DKJ, tapi untuk perpindahan dan lain-lain kita tentu kita masih tunggu,” katanya.
Menurut Bima, Kepala Otorita IKN telah menyatakan kesiapannya untuk mempercepat proses pembangunan IKN. Menurut dia, begitu infrastruktur dan fasilitas tiga unsur kekuasaan lengkap, di saat itulah Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN.
“Maka saat itulah nanti Ibu Kota berfungsi secara maksimal dan, saat itulah Presiden akan mulai beraktivitas di sana kira-kira begitu,” katanya.
Politikus PAN itu mengaku belum dapat memastikan Keppres pemindahan ibu kota akan diteken. Namun, hingga semua infrastruktur siap, Ibu Kota Negara masih berada di Jakarta.
“Sekarang semua fungsi pemerintahan masih di Jakarta, realitanya seperti itu,” kata Bima.
(thr/kid)
