Sikap Periset Soal Efisiensi Anggaran: Kembalikan Marwah BRIN

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah peneliti dan periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ikut bersuara ihwal rencana efisiensi anggaran lembaga tersebut, termasuk memangkas dana riset.

Salah satu peneliti BRIN, yang namanya minta tak dipublikasikan, mengirimkan sebuah pernyataan sikap sejumlah peneliti dalam merespons rencana pemotongan anggaran BRIN.

“Kembalikan marwah BRIN sebagai lembaga yang menaungi ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai think thank pemerintah dia punya fungsi,” bunyi pernyataan tersebut yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (7/2).

Dalam pernyataan tersebut, para periset menyatakan bahwa BRIN memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, science for science untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau wadah dalam publikasi yang tidak terbatas hanya publikasi ilmiah terindeks global, tapi bisa nasional maupun diterbitkan oleh penerbit nasional maupun internasional.

Kedua, science for stakeholder atau wadahnya produksi policy brief, policy recommendation untuk pemerintah dan lain-lain.

Ketiga, science for society atau wadah advokasi lewat berbagai saluran, termasuk kebijakan yang berbasis riset.

Kendati begitu, menurut mereka infrastruktur dan ekosistem riset belum dibangun untuk mendukung ketiga fungsi tersebut. Mereka menyebut akses ke referensi terbaru seperti buku atau jurnal masih sangat terbatas.

Kemudian, akses terhadap kegiatan penelitian untuk memperoleh data empirik sangat kecil, ini juga termasuk tidak dapat membiayai penelitian luar negeri.

Selain itu, para periset mengungkap bahwa saat ini hampir tidak ada kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan peneliti.

“Contoh: BRIN memberlakukan regulasi yang melanggar prinsip non-retroaktif dalam penilaian SKP 2024. Kriteria kinerja pegawai yang sudah memenuhi bahkan melebihi target SKP dikembalikan untuk ditinjau kembali dengan dasar kriteria yang diatur dalam nota dinas yang baru diterbitkan pada tahun 2025,” kata mereka.

Mereka juga menyoroti masalah efisiensi anggaran. BRIN sebelumnya melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2024 hingga Rp2,074 triliun.

Jumlah pagu awal BRIN tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp5,842 triliun. Namun, karena ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran BRIN tahun ini mengalami efisiensi sebesar Rp2,074 triliun.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa sumber anggaran terbesarnya berasal dari operasional. Besarannya mencapai 71 persen.

“Pengurangan anggaran, tapi tuntutan output peneliti tetap/meningkat dengan ancaman sanksi bila tidak terpenuhi,” ujar mereka.

Selain itu, mereka menilai selama ini BRIN hanya fokus pada publikasi internasional yang tidak banyak diakses civitas akademik maupun stakeholder dalam negeri.

Para periset juga mengungkap bahwa dukungan pendanaan terhadap penerbitan publikasi internasional tidak ada. Selain itu, menurut mereka tidak ada fungsi pembinaan terhadap peneliti daerah akan mematikan kapasitas peneliti.

“Jika anggaran untuk riset lapangan dan laboratorium ditiadakan, tapi target keluaran tetap atau bahkan lebih tinggi maka BRIN menerapkan praktik l’ exploitation d ‘homme par homme atau penindasan manusia oleh manusia,” ujar pernyataan tersebut.

“Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena BRIN terlalu mementingkan output maksimal dengan fasilitas minimal,” lanjut mereka.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga dana transfer buat pemda.

Ini terungkap dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Ada dua sumber utama pemangkasan tersebut.

Pertama, sang Kepala Negara memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Prabowo lalu menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat. Namun, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

(lom/dmi)

[Gambas:Video CNN]