Trump Ancam Sanksi Perbankan Rusia Imbas Serangan Ukraina

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan sangat mempertimbangkan sanksi besar dan tarif terhadap Rusia hingga gencatan senjata dan perjanjian damai dicapai dengan Ukraina. Sanksi itu termasuk untuk perbankan Rusia.

“Berdasarkan fakta bahwa Rusia benar-benar ‘menggempur’ Ukraina di medan perang saat ini, saya sangat mempertimbangkan sanksi perbankan, sanksi, dan tarif berskala besar pada Rusia hingga gencatan senjata dan PERJANJIAN PENYELESAIAN AKHIR PERDAMAIAN TERCAPAI,” kata Trump, dikutip dari Reuters, Jumat (7/3).

“Kepada Rusia dan Ukraina, segera lah duduk bersama, sebelum terlambat. Terima kasih!!!” sambung Trump.

Trump juga telah menghentikan bantuan militer dan pembagian data intelijen dengan Ukraina untuk menekan Kyiv agar menerima kesepakatan gencatan senjata setelah pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada pekan lalu.

Salah satu sumber yang mengetahui masalah tersebut juga mengatakan bahwa Departemen Keuangan AS sedang mempertimbangkan kemungkinan sanksi terhadap perusahaan minyak besar dan perusahaan jasa ladang minyak Rusia.

Ancaman Trump untuk meningkatkan tekanan pada Moskow muncul di tengah kritik terhadapnya karena menggandakan tekanan pada Ukraina, termasuk komentarnya bulan lalu bahwa bukan Rusia melainkan Kyiv yang bertanggung jawab memulai perang.

[Gambas:Video CNN]

Trump juga tengah mempertimbangkan mencabut status hukum sementara bagi sekitar 240 ribu warga Ukraina yang mengungsi ke Negeri Paman Sam imbas invasi Rusia.

Menurut seorang pejabat senior Trump dan tiga sumber yang mengetahui kebijakan ini, rencana pencabutan status tinggal sementara bagi warga Ukraina di AS ini merupakan bagian dari kebijakan Trump memperketat kebijakan imigrasi AS.

Kebijakan ini, ucap para sumber, bagian dari rencana Trump untuk mengusir lebih dari 1,8 juta imigran yang sebelumnya diperbolehkan masuk ke AS melalui program izin tinggal sementara berbasis kemanusiaan di era Joe Biden.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Tricia McLaughlin, mengatakan pihaknya belum memiliki pengumuman baru terkait kebijakan ini. Pihak berwenang Ukraina juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

(fby/chri)